MAKALAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dengan berkembang pesatnya instrumen keuangan, berkembang pula standar akuntansi kompleks dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dituntut untuk segera mengimplementasikan, bank diwajibkan untuk mulai mengimplementasikannya dari 1 Januari 2010, sedangkan non-bank diwajibkan untuk mulai mengimplementasikannya dari tahun 2012.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 revisi 2006 mengenai Instrumen Keuangan “ Penyajian dan Pengungkapan” dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 revisi 2006 mengenai Instrumen Keuangan “Pengakuan dan Pengukuran” dimana PSAK 50 dan PSAK 55 tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2010. PSAK 50 dan 55 merupakan standar akuntansi mengacu pada International Accounting Standard (IAS) 39 mengenai Recognition and Measurement of Financial Instruments dan IAS 32 mengenai Presentation and Disclosures of Financial Instruments. PSAK 50 dan 55 diharapkan dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan. Itu juga akan mendorong terciptanya market discipline.

International Financial Reporting Standard (IFRS) adalah Standar, Interpretasi dan Kerangka yang diadopsi oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar IFRS lebih dulu dikenal dengan nama International Accounting Standard (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh International Accounting Standard Comittee (IASC). Pada tanggal 1 April 2001, yang baru mengambil alih IASB dari IASC yang bertanggung jawab untuk menetapkan Standar Akuntansi Internasional. IFRS dianggap sebagai "berdasarkan prinsip" dalam standar tersebut mereka menetapkan aturan-aturan yang luas. Standar Pelaporan Keuangan Internasional terdiri dari:
Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) - standar yang dikeluarkan setelah tahun 2001,
Standar Akuntansi Internasional (IAS) - standar yang dikeluarkan sebelum 2001,
Interpretasi berasal dari International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) - yang dikeluarkan setelah 2001 Standing Interpretations Committee (SIC) - yang dikeluarkan sebelum 2001.

Kewajiban dan modal merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan. Terdapat perubahan teori ekuitas pada kerangka pelaporan keuangan era IFRS dengan PSAK yang sebelumnya yang mengacu pada US GAAP. Dimana sebelumnya menerapkan teory kepemilikan, sedangkan IFRS menerapkan pada teori entitas. Sucipto. 2012, proprietary theory adalah aktiva bersih (aktiva – utang) yang berarti pemilik lebih menekankan pada komponen laba rugi. Terdapat kekurangan pada teori ini sehingga teori entitas muncul dengan maksud mengurangi kelemahan- kelemahan yang ada dalam proprietary theory di mana pemilik menjadi pusat perhatian. Namun demikian, entity theory pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan teori pendahulunya, proprietary theory.

Dalam konteks teori ini, terdapat dua pandangan yang berbeda walaupun keduanya mengarah kepada konklusi yang sama, yaitu stewardship atau pertanggungjawaban (accountability). Versi pertama adalah versi tradisional yang memandang bahwa perusahaan beroperasi untuk keuntungan pemegang saham, yaitu orang-orang yang menanamkan dananya dalam perusahaan. Dalam hal ini, entitas bisnis memperlakukan akuntansi sebagai laporan kepada pemegang saham tentang status dan konsekuensi dari investasi mereka. Sementara itu versi kedua, yaitu pandangan yang lebih baru terhadap entity theory, menganggap bahwa sebuah entitas adalah bisnis untuk dirinya sendiri yang berkepentingan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangannya

Dalam pelaporan akuntansi, kewajiban membutuhkan definisi, pengukuran, penilaian dan pengakuan untuk dapat disajikan dalam laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh semua pihak yang berkepentingan.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

A.    Apakah karakteristik kewajiban menurut IFRS.

B.     Apa saja hal yang menyebabkan terjadinya kewajiban tersebut.

C.     Bagaimana pengukuran kewajiban menurut IFRS.

D.    Apakah konsep ekuitas menurut IFRS.

E.     Apakah perbedaan kewajiban dan ekuitas.

1.3  Tujuan Penulisan Makalah.

Dari penilitian di dapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

A.    Diharapkan pembaca dan peniliti mampu memahami pengertian Kewajiban menurut IFRS.

B.     Memahami hal-hal yang menyebabkan terjadinya kewajiban menurut IFRS.

C.     Diharapkan mampu memahami bagaimana cara pengukuran kewajiban menurut IFRS.

D.    Lebih memahami konsep ekuitas menurut IFRS.

E.     Diharapkan mampu membedakan kewajiban dan ekuitas.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Karakteristik Kewajiban

Dalam FASB dalam SFAC No. 6, kewajiban didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu.

Sama dengan definisi kewajiban yang dikemukakan FASB, IAI (1994) definisi hutang (kewajiban) yaitu hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi (paragraph 62).

Dari pengertian tersebut komponen utama hutang antara lain:

A.     Kewajiban Sekarang

Kewajiban timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang/jasa.

Objek hutang yang sebenarnya adalah kewajiban yang ada pada saat sekarang. Oleh karena itu, menurut Kam (1990: p.111) definisi hutang yang lebih menunjukkan pada saat sekarang adalah kewajiban suatu unit usaha yang merupakan keharusan bagi unit usaha tersebut untuk menyerahkan aktiva/jasa pada pihak lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu.

Kewajiban dikelompokkan menjadi dua jenis, antara lain:

1)    Kewajiban pada kreditor/hutang

2)    Kewajiban kepada pemilik

Meskipum kedua pihak tersebut memiliki hak terhadap aktiva, namun keduanya memiliki hak yang berbeda.Kreditor memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya dalam kasus likuidasi.Sedangkan untuk pemilik, hak atas aktiva hanya didasarkan pada sisa aktiva setelah kewajiban terhadap kreditor terpenuhi.

B.     Hasil Transaksi Masa Lalu

Syarat lain dari hutang adalah berasal dari transaksi masa lalu. Transaksi tersebut menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca.

2.2 Terjadinya Kewajiban

Intrepretasi terhadap terjadinya kewajiban cenderung didasarkan konsep economic substance over legal form bukan semata-mata pada aspek yuridisnya. Dengan demikian, apabila dinilai dari substansi ekonomi suatu transaksi/peristiwa memenuhi kriteria hutang, otomatis hutang akan diakui dan disajikan dalam neraca.

A.  Keadaan Yang Dapat Menimbulkan Kewajiban

Untuk menentukan suatu transaksi sebagai kewajiban atau bukan, sangat tergantung pada kemampuan untuk menafsurkan transaksi/kejadian yang emnimbulkannya.Namun demikian, ditinjau dari penafsiran sematik apabila suatu kewajiban dalam kenyataannya memang ada, maka yang paling penting adalah mencatat hal tersebut sebagaisuatu hutang tanpa memperhatikan bagaimana terjadinya.

Kohler, (1970: hal.263) menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa khususnya hutang yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a.     terjadi/telah terjadi

b.     terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang

c.      terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang.

Hutang dapat terjadi karena beberapa factor antara lain:

1.   Kewajiban legal/kontrak (Contractual liabilities)

Kewajiban legal adalah hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan berang (jasa) kepada entitas tertentu.

2.   Kewajiban konstruktif (constructive liabilities)

Kewajiban konstruktif timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan/kondisi tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu dimasa yang akan datang.

3.   Kewajiban equitable

Kewajiban ekuitabel adalah hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alas an moral/etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum.

B.Unconditional Right Of Offset

Kewajiban yang berasal dari kontrak berjalan untuk memperoleh suatu barang dan jasa di masa mendatang dapat dikatakan sebagai suatu transaksi hutang atau sebaliknya bukan hutang. Kewajiban tersebut merupakan suatu transaksi keuangan yang berasal dari transaksi usaha dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa mendatang, apabila suatu barang atau jasa telah diterima. Umumnya akuntan tidak akan mencatat kontrak tersebut apabila tidak ada satu pihakpun yang melaksanakan suatu prestasi kerja. Alasannya adalah sebelum barang tersedia, kewajiban pembeli terhadap hak penguasaan aktiva ditandai oleh hak pembeli untuk menerima barang tersebut. Dalam kondidi tertentu kontrak yang harus dilaksanakan atas pembelian barang atau jasa dapat tidak dilaporkan bila kewajiban terhadap komitmen pembelian tersebut melebihi nilai barang yang diperoleh. Misalnya jika terdapat penurunan yang material terhadap harga barang terjadi setelah kontrak pembelian jangka panjang ditandatangani, maka kewajiban tersebut melebihi nilai hak menurut kontrak. Akibatnya timbul suatu kerugian. Oleh karena itu pencatatan terhadap hutang hanya dilakukan sebesar kerugian yang terjadi dari pelaporan laba bersih dan mengkredit jumlah yang sama dengan debet kerugian yang timbul. Secara umum dapat dirumuskan bahwa hutang harus diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.     Ada kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa/manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakuka atau akan terjadi.

b.     Jumlah hutang dapat diukur dengan cukup pasti.

Menurut Kam (1990) hutang dapat diakui berdasarkan kondisi berikut ini:

1.   Didasarkan pada hukum

Adanya dasar hokum yang menyebabkan terjadinya hutang adalah syarat legal untuk mengakui hutang, meskipun seringkali dapat terjadi karena kewajiban equitable.

2.   Pemakaian prinsip konservatisme

Prisip konservatisme mensyaratkan untuk mengantisipasi kerugian dari pada keuntungan. Jadi rugi/hutang akan segera diakui kalau ada kemungkinan akan terjadi. Pencatatan terhadap rugi/hutang semacam ini merupakan praktek yang diterima umum.

3.   Substansi ekonomi suatu transaksi

Apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonominya telah terjadi, maka hutang dapat segera diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

4.   Kemampuan mengukur nilai hutang

Kriteria ini berkaitan dengan reabilitas informasi.Apabila pengukuran terhadap hutang sangat subyektif/arbritrer, maka lebih baik tidak dilakukan pengukuran dan hutang tidak dicatat dalam neraca.

 2.3  Pengukuran Kewajiban

Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian (pelaporan), hutang dilunasi.Dengan demikian, dasar penilaian yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas/pengorbanan sumber ekonomi masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Besarnya nilai hutang tersebut harus didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu dengan rumus sebagai berikut:

PV = F (1 + r)^-1

PV = Nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian

F = Aliran kas masa mendatang pada periode t dari tanggal penilaian

r = tingkat bunga

Dasar penilaian tersebut berlaku untuk semua hutang. Weil (1990) menyebutkan bahwa pendiskontoan terhadap elemen laporan keuangan hanya dapat dilakukan bila:

a. Elemen tersebut menunjukkan klaim kepada atau kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu yang dapat ditaksir dengan cukup pasti

b. Perusahaan akan membayar jumlah tersebut dalam periode lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca

c. Klaim /kewajiban timbul dari transaksi, kecuali transaksi executor contract.

d. Perusahaan telah merevaluasi elemen neraca karena adanya informasi baru.

2.4 Penyelesaian Kewajiban

IAI (1994: paragraf 62) dalam SAK menyebutkan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan:

a.       Pembayaran kas

b.      Penyerahan aktiva

c.       Pemberian jasa

d.      Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain atau,

e.       Konversi kewajiban menjadi ekuitas

Kewajiban juga dapat dihapus dengan cara lain seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

A. In-Subsance Defeseance

In-Subsance Defeseance adalah suatu rencana perjanjian dimana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas resiko pada kuasa badan perwakilan (trust) tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang.

Gambaran tentang pelunasan hutang dengan cara In-Subsance Defeseance dapat dilihat pada contoh berikut ini. PT.A mempunyai hutang obligasi sebesar Rp. 10.000.000 dengan tingkat bunga 8% per tahun, jangka waktu pelunasannya 10 tahun.Atas hutang tersebut PT.A membeli sertifikat bank Indonesia senilai Rp. 10.000.000 dengan tingkat bunga 8% per tahun, jangka waktu pelunasannya 10 tahun.Pembelian tersebut dilakukan secara tunai dengan total pengeluaran Rp. 7.500.000.sertifikat Bank Indonesia kemudian diserahkan pada badan perwakilan untuk digunakan sebagai pelunasan hutang.

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Pada saat pembelian:

Investasi sertifikat Bank Indonesia                  Rp. 10.000.000

      Kas                                                                                       Rp. 10.000.000

Pada saat penempatan sertifikat Bank Indonesia pada badan perwakilan:

Hutang Obligasi                                                     Rp. 10.000.000

        Investasi sertifikat Bank Indonesia                                         Rp. 7.500.000

        Untung (extraordinary)                                                           Rp. 2.500.000

Keuntungan PT. A dalam melakukan transaksi semacam itu adalah:

1.     Hutang akan berkurang sehingga rasio debt equity menjadi lebih baik

2.     Laba bersih tahun berjalan akan meningkat

3.     Untuk tujuan pajak, untung tidak dapat diakui

4.     Pendapatan bunga dari Sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan untuk menutup biaya bunga atas hutang obligasi

B. Kredit Tangguhan (Deferred Credit)

Dalam laporan keuangan sering kali timbul masalah yang berkaitan dengan perlakuan kredit tangguhan tertentu yang dimasukkan sebagai hutang misalnya uang muka yang dibayar pembeli tetapi produk belum diserahkan kepada pembeli. Kasus demikian menunjukkan adanya kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa pada masa mendatang kepada pembeli. Dengan demikian transaksi tersebut jelas dianggap sebagai hutang. Kredit tangguhan yang sering menjadi masalah laba kotor belum direalisir yang timbul dari penjualan angsuran. Apabila prinsip pengakuan pendapatan atas penjualan angsuran diterapkan, laba hanya akan diakui bila terdapat kas yang diterima atas penjualan angsuran tersebut. Laba kotor yang belum direalisir merupakan perbedaan nantara penjualan dan cost barang terjual atas penjualan angsuran.

C. Hutang Dan Rugi Kontijensi (Contingent loss/Liabilities)

Dalam FASB Statement No. 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontijensi adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, dimana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu hutang terutama menyangkut kewajiban sekarang atau masa mendatang.

2.5    Konsep Ekuitas

A.   Teori Ekuitas

Teori ekuitas adlah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat tergantung pada sudut pandangyang digunakan yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan.

B.   Teori Proprietary

Teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan.Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik.Jadi dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening dan lain-lain semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik.Dengan demikian tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah:

Aktiva – hutang = modal

Aktiva merupakan kekayaan pemili, sementara hutang merupakan kewajiban pemilik.Kepemilikan ini dianggap sebagai nilai bersih dari perusahaan untuk pemilik. Ketika usaha baru dimulai, nilai ini sama dengan investasi pemilik. Selama berjalanmya usaha maka nilai perusahaan sama denganinvestasi awal ditambahakumulasi laba bersih setelah dikurangi prive untuk pemilik. Jadi teori proprietary menganut wealth concept.

Teori proprietary sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan dan firma oleh karna dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan.Hal ini disebabkan laba bersih atau net inocme ditambah setiap periode ke rekening modal pemilik walaupun perhitungan laba bersih tidak mengukur kenaikan bersih kekayaan.

C.    Makna laba (Income)

Berdasarkan sudut pemilik, pendapatan diartikan kenaikan modal pemilik, sementara biaya diartikan Sebagai penurunan modal pemilik. Dengan demikian laba merupakan kenaikan kekayaan atau kemakmuran pemilik selama satu periode yang menjadi hak bagi pemilik

1.   Teori Entitas ( Kesatuan Usaha)

Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary.Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan usaha menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik.Hal ini berarti terdapat pemisah antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan dianggap Bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Teori entitas didasarkan atas persamaan akuntansi:

Aktiva = Hutang = Modal

Atau

Aktiva = Modal ( Hutang = Modal Pemilik)

 Jadi hutang adalah kewajiban khusus perusahaan, dan aktiva menunjukkan hak perusahaan menerima barang dan jasa khusus atau manfaat lainnya

Ada 2 versi teori entitas , yaitu

a.   Versi Tradisional

Menurut pandangan tradisional perusahaan beroperasi untuk pemegang ekuitas (equity holders) yaitu pihak yang memberi dana bagi perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus melaporkan status investasi dan konsekuensiinvestasi yang dilakukan pemilik

b.   Versi Baru

Pandangan ini menyatakan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri.

Meskipun kedua pandangan diatas memusatkan perhatiannya pada kesehatan usaha ( entitas yang independen), namun pandangan tradisional melihat pemegang ekuitas sebagai partner dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Sedangkan pandangan baru melihat pemegang ekuitas sebagai pihak luar perusahaan. Olek karena pemilik dan kreditor merupakan pemegang ekuitas yang memberi dana, maka persamaan akuntansinya adalah:

Aktiva = Ekuitas

Atas dasar teori entitas, neraca yang disajikan mengandung makna sebagai berikut:

a.       Aktiva perusahaan menyajikan informasi langsung mengenai nilai unit usaha

b.      Ekuitas menunjukkan laporan tidak langsung terhadap jumlah nilai yang sama

c.       Aktiva adalah milik perusahaan

d.      Hutang merupakan kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik

e.       Aktiva non monoter lebih relevan bila diukur dengan cost histories karena nilai total aktiva sama dengan umlah pasivanya.

Makna laba Dalam pendekatan entitas ini, laporan rugi laba relevan dibandingkan neraca, alasannya:

a.       Pemegang ekuitas lebih tertarik pada alba yang merupakan hasilm dari investasi mereka

b.      Perusahaan didirikan dengan maksud mencari laba

c.       Laba merupakan perubahan dalam aktiva bersih perusahaan

d.      Pendapatan adalah aliran masuk aktiva karena transaksi yang dilakukan perusahaan

e.       Biaya adalah cost aktiva atau jasa yang digunakan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan

Laba ditahan

Menurut pandangan tradisional:

a.       Bunga pinjaman adalah distribusi laba ditahan atas pemakaian pinjaman modal bukan biaya bagi kreditor

b.       Deviden merupakan distribusi laba ditahan bagi pemilik saham

c.       Pajak penghasilan merupakan distribusi laba ditahan

Menurut pandangan baru:

Kreditor dan pemegang saham dianggap sebagai pihak luar. Bunga pinjaman, deviden dan pajak penghasilan dianggap sebagai biaya perusahaankarena menurunkan jum;lah ekuitas unit usaha tersebut.

2.   Teori Ekuitas Residual

Seorang teoritisi akuntansi William Paton (1962) menyatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu  jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Dalam pandangan teori entitas, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnyan, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik.

Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietary dan teori entitas. Dalam pandangan ini persamaan akuntansinya menjadi:

Aktiva – Ekuitas khusus = Ekuitas Residual

Ekuitas khusus meliputi klaim kreditur dan ekuitas pemegang saham preferen.Namun demikian pada kasus khusus dimana kerugian begitu besar sehingga perusahaan mengalami kebangkrutan, ekuitas pemegang saham biasa dapat hilang dan pemegang saham preferen atau pemegang obligasi menjadi pemegang ekuitas residual.Tujuan pendekatan ekuitas residual adalah memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham biasa dalam rangka pengambilan keputusan investasi.Pemegang saham biasa pada umumnya dianggap memiliki ekuitas residual di dalam laba perusahaan dan di dalam aktiva bersih pada saat likuidasi. Oleh karena laporan keuangan umumnya disusun tidak dalam rangka likuidasi, maka informasi yang disajikan dalam kaitannya dengan    ekuitas residual harys berguna untuk memprediksi dividen masa datang bagi pemegang saham biasa.

3.   Teori Enterprise

Teori enterprise suatu perusahaan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas.Di dalam teori entitas perusahaan dipandang sebagai unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangkamemberikan manfaat bagi pemegang saham.Sedankan dalam teori enterprise perusahaan dipandang sebagai lembaga dosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan.Dalam arti luas pihak-pihak yang berkepentingan meliputi pemegang saham, kreditur, pegawai, konsumen, pemerintah dan masyarakat secara umum. Jadi bentuk luas dari teori enterprise dapat dipandang sebagai teori akuntansi sosial

4.   Teori Dana

Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori proprietary dan asumsi personifikasi perusahan sebagai unit ekonomi dan legal secara artifisal dalam teori entitas. Menurut teori dana, unit aktivitas  operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompokaktiva dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Teori dana berdasarkan pada persamaan akuntansi sebagai berikut

Aktiva = Restriksi Aktiva

Aktiva menggambarkan jasa prospektif kepada dana atau unit operasi. Hutang merupakan retriksi aktiva khusus atau umum dari dana. Modal yang diinvestasikan mencerminkan retriksi legal atau financial untuk menggunakan aktiva. Konsep teori dana ini banyak digunakan di sektor pemerintah dan lembaga nir laba.

Posisi FASB

Financial Accounting Standard Board (FASB) sangat jelas mengadopsi teori ekuitas residual ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik yang menyatakan“ hak residual pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah di kurangi hutang”. Pandangan ini sejalan dengan tujuan akuntansi yang  dinyatakan oleh FASB yaitu menyediakan informasi khususnya kepada investor atau lebih khusus kepada peemegang saham biasa.

2.6    Perbedaan Kewajiban Dan Ekuitas

Godfrey, et al. 2010. Berdasarkan kriteria definisi dan pengakuan dibahas dalam bab ini, kita dapat setuju bahwa saham yang dikeluarkan untuk membentuk bagian investor dari ekuitas dan pinjaman dari kreditur merupakan kewajiban. Namun, pertanyaan diajukan tentang hybrid instrument yang memiliki karakteristik dari kedua hutang dan ekuitas. Sebagai contoh, saham preferensi secara tradisional dianggap sebagai modal dan, karena itu, sebagai bagian dari ekuitas pemilik’, tetapi keduanya memiliki karakteristik yang juga menyelaraskan mereka dengan kewajiban, seperti berikut:

a.       Debit tetap tagihan

b.      Mungkin tidak berpartisipasi dalam dividen lain dari pada tingkt pra-tertentu (mirip dengan bunga)

c.       Memiliki prioritas atas saham biasa dalam pengembalian modal (seperti halnya kewajiban)

d.      Umumnya melakukan tidak memiliki hak suara

Meskipun disebut saham, kemungkinan bahwa mereka kadang-kadang memenuhi definisi kewajiban, dan harus diklasifikaskan sebagai kewajiban.

Klasifikasi instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas memiliki efek luar neraca sejak klasifikasi menentukan apakah bunga, dividen, kerugian atau keuntungan yang berhubungan dengan instrumen yang diakui sebagai pendapatan atau beban dalam menghitung laba bersih, atau apakah mereka diperlakukan sebagai distribusi dari keuntungan dihitung. Distribusi bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen dari instrumen keuangan yang kewajiban diakui sebagai pendapatan atau beban. Sebaliknya, distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diperlakukan sebagai pembagian keuntungan setelah mereka telah dihitung. Tujuan membedakan antara pemilik modal dan kewajiban adalah untuk meningkatkan manfaat informasi bagi pengambilan keputusan. pertanyaan menarik yang diajukan tentang bagaimana investor melihat efek hibrida yang disebut, yang menggabungkan kedua fitur hutang dan ekuitas seperti catatan konversi, saham preferensi ditebus dan hutang subordinasi.
IASB menginginkan perbedaan yang lebih baik antara instrumen ekuitas dan non-ekuitas. Titik awalnya adalah gagasan bahwa semua instrumen abadi adalah modal. Selain itu, instrumen dipertukarkan sesuai dengan pilihan penerbit akan ekuitas. Sebaliknya, kewajiban adalah wajib diuangkan pada tanggal tertentu atau tanggal atau pasti terjadi.

Dengan diterbitkannya PSAK baru tahun 2007, jurang pemisah terdalam PSAK dengan IFRS (International Financial Reporting Standards) telah teratasi yaitu dengan diperbolehkannya penggunaan nilai wajar (fair value) dalam PSAK. Namun peraturan perpajakan belum mendukung hal ini dengan masih dikenakannya PPh final 10% atas keuntungan dari revaluasi aset. Ditambah lagi dengan kurangnya tenaga penilai di Indonesia yang jumlahnya cuma 2000an orang (anggota MAPI - Masyarakat Penilai Indonesia).

Lalu penerapan audit berbasis resiko di Indonesia juga belum mencakup BUMN. PAdahal IFRS (international Accounting Standard Board) berkiblat pada COSO dalamstandar auditnya.
Dalam paper ini akan dibahas mengenai perbedaan antara PSAK 50 (revisi 2006) dengan IFRS 32 tentang penyajian kewajiban dan ekuitas menggunakan pendekatan studi komparatif untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan Indonesia dalam usahanya menkonversi IFRS sebagai standar. Dalam istilah akuntansi, kewajiban adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Kewajiban adalah kebalikan dari aktiva yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Contoh kewajiban adalah uang yang dipinjam dari pihak lain, giro atau cek yang belum dibayarkan, dan pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara.
Kewajiban dimasukkan dalam laporan neraca dengan saldo normal kredit, dan biasanya dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1.Kewajiban Lancar - kewajiban yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek (biasanya satu tahun). Biasanya terdiri dari hutang pembayaran (hutang dagang, gaji, pajak, dll), pendapatan ditangguhkan, bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini, obligasi jangka pendek (misalnya dari pembelian peralatan), dll.

2..Kewajiban Jangka Panjang - kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun.

Biasanya terdiri dari hutang jangka panjang, obligasi pension, dll.

Sedangkan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.Dari perbandingan yang kami lakukan antara PSAK 50 dengan IFRS 32 tidak terdapat terlalu banyak perbedaan. Pada PSAK 50 paragraf 12 hanya menggambarkan dua kondisi instrumen ekuitas, yaitu Ketika penerbit menerapkan definisi dalam paragraf 7 untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas dan bukan kewajiban keuangan maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi (a) dan (b) berikut terpenuhi:

 a. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:

(i)Untuk menyerahkan kas atau asset keuangan lain kepada entitas lain; atau
(ii)Untuk mempertukarkan asset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit;

b. Jika instrumen tersebut akan atau mungkin di selesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan:

(i)Non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau

(ii)Derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau asset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.

Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.

Kewajiban kontraktual, termasuk kewajiban yang berasal dari instrumen keuangan derivatif, yang akan atau dapat menyebabkan adanya penerimaan atau penyerahan instrumen ekuitas milik penerbit di masa depan, namun tidak memenuhi kondisi (a) dan (b) diatas, bukan merupakan instrumen ekuitas.

Namun pada IFRS 32 paragraf 16 instrumen ekuitas digambarkan dalam 6 poin penjabaran yang lebih rinci. Sedangkan pada paragraf yang lain tidak ditemukan perbedaan. Dalam paper ini kami akan memfokuskan apasajakah hal-hal yang melatarbelakangi adanya perbedaan mengenai 6 (enam) hal yang terdapat di dalam IFRS 32 tetapi tidak terdapat di PSAK 50.

Seperti halnya dunia bisnis pada umumnya, praktik-praktik akuntansi beserta
pengungkapan informasi finansial di perusahaan di berbagai negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya:

a. Sifat kepemilikan perusahaan

Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik dibandingkan dengan pada perusahaan keluarga.

b. Aktivitas usaha

Sistem akuntansi dipengaruhi oleh jenis aktivitas usaha, misalnya agribisnis yang berbeda dengan manufaktur, atau perusahaan kecil yang berbeda dengan perusahaan multinasional.

c. Sumber pendanaan

Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sumber pendanaan dari para pemegang saham eksternal dibandingkan dengan pada perusahaan dengan sumber pendanaan dari perbankan atau dari dana keluarga.

d. Sistem perpajakan

Negara-negara seperti Perancis dan Jerman menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar penentuan utang pajak penghasilan, sedangkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menggunakan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan sebagai dasar penentuan utang pajak dan disampaikan terpisah dengan laporan keuangan untuk pemegang saham.

e. Eksistensi dan pentingnya profesi akuntan

Profesi akuntan yang lebih maju di negara-negara maju juga membuat sistem akuntansi yang dipakai lebih maju dibandingkan dengan di negara-negara yang masih menerapkan sistem akuntansi yang sentralistik dan seragam.

f. Pendidikan dan riset akuntansi.

Pendidikan dan riset akuntansi yang baik kurang dijalankan di negara-negara yang sedang berkembang. Pengembangan profesi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan riset akuntansi yang bermutu.

g. Sistem politik

Sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara sangat berpengaruh pada sistem akuntansi yang dibuat untuk menggambarkan filosofi dan tujuan politik di negara tersebut, seperti halnya pilihan atas perencanaan terpusat (central planning) atau swastanisasi (private enterprises).

h. Iklim social

Iklim sosial diartikan sebagai sikap atas penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut pada umumnya dipengaruhi atas sistem sosial tersebut.

i. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

Perubahan struktur perekonomian dari agraris ke manufaktur akan menampilkan sisi lain dari sistem akuntansi, antara lain dengan mulai diperhitungkannya depresiasi mesin. Industri jasa juga memunculkan pertimbangan atas pencatatan aktiva tak berwujud seperti merek, goodwill dan sumber daya manusia.

j. Tingkat inflasi

Timbulnya hyperinflation di beberapa negara di kawasan Amerika Selatan membuat adanya pemikiran untuk menggunakan pendekatan lain sebagai alternatif dari pendekatan historical cost.

k. Sistem perundang-undangan

Di negara-negara seperti Perancis dan Jerman yang menggunakan civil codes, aturan-aturan akuntansi yang dipakai cenderung rinci dan komprehensif, berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menggunakan common law.

l. Aturan-aturan akuntansi

Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara yang telah memasukkan aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan seperti di Inggris dan Amerika Serikat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan, membuat International Accounting Standard Boards - IASB melakukan percepatan harmonisasi standar Akuntansi internasional khususnya IFRS. IFRS (International Financial Reporting Standards) ini dibuat oleh IASB dan Financial Accounting Standard Boards (Badan Pembuat Standar Akuntansi di Amerika Serikat).

Bagi pengusaha pada umumnya, yang menjadi bahan pertimbangan apakah akan beralih ke IFRS atau tidak adalah “Apakah implementasi IFRS akan menghasilan incremental benefit atau tidak?”. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go international, atau yang memiliki partner dari Uni Eropa, Australia dan Russia dan beberapa Middle East countries, tentu sudah tidak punya pilihan lain selain “mau tidak mau harus mulai berusaha menerapkan IFRS” dalam pelaporan keuangannya jika masih mau berpartner dengan mereka. Perubahan tata cara pelaporan keuangan dari GAAP (atau PSAK atau lainnya) ke IFRS berdampak sangat luas.

IFRS akan menjadi “kompetensi wajib-baru” bagi para pekerja accounting.
Indonesia merupakan salah satu negara yang akan mengadopsi IFRS sebagai standar pelaporan keuangan. Hingga saat ini Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan, salah satunya pada PSAK 50. Menurut kelompok kami, adanya perbedaan mengenai 6 (enam) hal yang terdapat dalam IFRS 32 dan PSAK 50 disebabkan berbagai macam hal. Salah satu yang paling mempengaruhi adalah keadaan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya bangsa Indonesia. Karena IFRS dibuat atas dasar global (luas), sehingga perlu adanya penyesuaian dalam pengimplementasiany.

Dengan diterapkannya IFRS di Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia secara bertahap telah mengadaptasi dan mengharmonisasikan IFRS dalam penyusunan standar. Sehingga diharapkan nantinya Indonesia dapat menyajikan laporan keuangan yang berstandar internasional dan ikut berperan serta dalam persaingan bisnis global.

DAFTAR PUSTAKA

Kartikahadi,Hans.2012.Akuntansi Keuangan berdasarkan IFRS.SALEMBA EMPAT:Jakarta.

Sumber Internet:

http://www.slideshare.net/indra2808/97497114-slidekewajibandanekuitas

https://crystalbrainware.wordpress.com/2013/03/08/kewajiban-dan-ekuitas

http://www.academia.edu/6193480/26032462-Kewajiban-Dan-Ekuitas