AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN

Pengertian

Menurut FASB : Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain dimasa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Definisi FASB digunakan sebagai basis pembahasan karena definisi tersebut cukup lengkap secara semantik. Artinya definisi tersebut telah mencakupi berbagai gagasan atau kata kunci yang terkandung dalam beberapa definisi kewajiban oleh sumber–sumber lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban mempunyai tiga karakteristik utama yaitu:

1.    Pengorbanan Manfaat Ekonomik

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan atau melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti dimasa datang. Pengorbanan manfaat ekonomik diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha.

Transfer manfaat ekonomik kepada pemilik (pemegang saham) tida termasuk dalam pengertian pengorbanan sumber ekonomik masa datang yang membentuk kewajiban karena untuk menjadi kewajiban pengorbanan tersebut harus bersifat memaksa dan bukan atas dasar kebijakan atau keleluasaan manajemen untuk memutuskan baik dalam hal jumlah rupiah maupun dalam saat transfer.

Secara umum, keharusan mengorbankan sumber ekonomik masa datang tidak dapat menjadi kewajiban kalau keharusan tersebut bersifat terbuka atau tidak pasti. Kesatuan usaha tidak mempunyai keharusan untuk mentransfer aset ke pemilik kecuali dalam hal kesatuan usaha dilikuidasi. Walaupun secara konseptual ekuitas juga merupakan kewajiban bagi perusahaan, pengorbanan sumber ekonomiknya tidak cukup pasti baik dalam jumlah maupun saat sehingga kewajiban harus dibedakan dan dilaporkan secara terpisah dengan ekuitas.

2.    Keharusan Sekarang  

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian “sekarang” dalam hal ini mengacu pada dua hal : waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan (neraca). Artinya: pada tanggal neraca kalau perlu atau kalau dipaksakan secara yuridis, etis, atau rasional pengorbanan sumber ekonomik harus dipenuhi karena keharusan itu telah ada.

Keharusan kewajiban mencakupi keharusan kontraktual, keharusan konstruktif atau bentukan, keharusan demi keadilan dan keharusan bergantung atau bersyarat.

·      Keharusan Kontraktual

Keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalam nya kewajiban bagi suatu kesatuan udaha di nyatakan secara eksplit atau implicit dan mengikat.

Contoh: utang pajak, utang bunga, utang usaha, utang wesel, dan utang obligasi

·      Keharusan Konstruktif

Keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis.

Contoh: servis gratis sepeda motor yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor, pengembalian uang untuk barang yang ternyata cacat atau rusak, dan tunjangan hari raya 

·      Keharusan Demi Keadilan

Keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata–mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat.

Contoh: kewajiban memberikan donasi untuk badan amal tiap akhir tahun dan kewajiban member hadiah kepada penduduk yang tinggal di sekitar pabrik karena ketidaknyamanan yang ditimbulkannya.

·      Keharusan Bergantung atau bersyarat

Keharusan yang pemenuhannya tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat–syarat tertentu dimana datang.

3.    Akibat Transaksi atau Kejadian Masa Lalu

Sama seperti definisi aset, criteria ini sebenarnya menyempurkan criteria keharusan sekarang dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam system pembukuan. Untuk mengakui sebagai kewajiban, selain definisi, criteria yang lain seoerti keterukuran, keberpautan, dan keterandalan juga harus dipenuhi. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah criteria untuk memenuhi definisi tetapi bukan criteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomik masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan via statemen keuangan.

Hak – Kewajiban Tak Bersyarat

Konsep hak – kewajiban tak bersyarat menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Jadi, konsep hak–kewajiban tak bersyarat menyatakan “tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewjiban tanpa hak. Kontrak – kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling mengimbangi tak bersyarat atau kontrak eksekuatori.

Contoh: bila seseorang pembeli menandatangani order pembelian, pada saat itu pembeli tidak mempunyai kewajiban apapun sampai barang yang dipesan datang dan dikuasai pembeli walaupun jenis, kuantitas, harga, waktu pengiriman barang sudah jelas.

Masalah timbul dalam kontrak pembelian yang tidak dapat dibatalkan. Ada dua pendapatan mengenai hal ini, pendapat pertama tetap memperlakukan kontrak tersebut sebagai eksekutori.sehingga kewajiban tidak perlu diakui. Alasannya, aset atau manfaat ekonomik masa datang belum dikuasai secara nyata. Pendapatan kedua, menganjurkan bahwa kewajiban diakui pada saat penandatanganan kontrak bersamaan dengan aset yang terlibat. Alasannya pada saat itu, pada dasarnya ketiga criteria kewajiban telah di penuhi.

Transaksi atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menandai saat, titik, atau tanggal pengakuan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak. Hukum perikatan atau kontrak juga cukup kompleks untuk menentukan timbulnya hak dan kewajiban yuridis. Dalam Most menunjukkan bahwa titik atau saat tersebut dapat berupa:

1.      Tanggal kontrak ditandatangani

2.      Tanggal objek kontrak telah diperoleh salah satu pihak

3.      Tanggal objek kontrak telah siap digunakan oleh salah satu pihak

4.      Tanggal objek kontrak telah dipisahkan untuk digunakan oleh pihak lain

5.      Tanggal objek kontak telah diserahkan

6.      Tanggal telah diterima/dibayarnya uang muka, bila ada

7.      Dalam kasus kontrak konstruksi jangka panjang:

a.      Suatu titik selama konstruksi berjalan

b.      Pada saat konstruksi dimulai

Saat penentuan transaksi masa lampau perlu dipertimbangkan dengan seksama memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu kontrak. Most mengemukakan hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih saat yang tepat:

a.       Pemenuhan definisi aset dan kewajiban

b.      Kekuatan mengikat yaitu seberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak  

          dapat dibatalkan

c.       Kebermanfaatan bagi keputusan

Karakteristik Pendukung

FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung yaitu :

1.    Keharusan membayar kas

Pelunasan kewajiban pada umumnya dilakukan dengan pembayaran kas.

Esensi kewajiban lebih terletak pada pengorbanan manfaat ekonomik masa datang daripada terjadinya pengeluaran kas. Adanya pengeluaran kas merupakan hal penting untuk mengaplikasikan definisi kewajiban karena dua hal:

a.      Sebagai bukti adanya suatu kewajiban

b.      Sebagai pengukur atribut atau besarnya kewajiban yang cukup objektif

2.    Identitas terbayar jelas

Bila identitas terbayar sudah jelas, hal tersebut hanya menguatkan bahwa kewajiban memang ada tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi.

Jadi, yang penting adalah bahwa keharusan sekarang pengorbanan sumber ekonomik dimasa datang telah ada dan bukan siapa yang harus dilunasi atau dibayar. Akan tetapi, pada saat pelunasan kewajiban, terbayar dengan sendirinya harus teridentifikasi.

3.    Berkekuatan hukum

Keharusan melakukan pengorbanan manfaat ekonomik masa deatang tidak harus timbul dari desakan pihak eksternal tetapi dari minat atau kebijakan internal manajemen. Itulah sebabnya kewajiban mencakupi pengorbanan sumber ekonomik masa depan yang timbul akibat keharusan konstruktif dan demi keadilan. Main pihak lain seperti utang usaha tidak harus di dukung oleh dokumen yang berkekuatan hukum atau mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi kewajiban. Akan tetapi, demi keadilam dan kewajaran, perusahaan harus membayar utang usaha tersebut. Pendapatan sewa tak terhak, laba kotor tangguhan, dan beberapa pos lain yang timbuk dalam penyesuaian akhir tahun memenuhi criteria sebagai kewajiban meskipun tidak dilandasi oleh daya paksa secara hukum dan bahkan bukan merupakan keharusan pengorbanan sumber ekonomik. Itulah sebabnya, definisi kewajiban APB memasukkan beberapa pos kredit tangguhan yang non keharusan sebagai kewajiban. Laba kotor tangguhan adalah contoh kredit tangguhan yang bukan keharusan. Pos kredit tangguhan yang merupakan keharusan misalnya adalah kredit pajak tangguhan.

Pengakuan, Pengukuran, dan Penilaian

Sebagai bayangan cermin aset, kewajiban juga harus diukur dan diakui pada saat terjadinya. Kalau aset diukur atas dasar penghargaan sepakatan (kos), demikian juga kewajiban. Jadi, kos sebagai pengukur tidak hanya diterapkan untuk aset pada saat pemerolehan tetapi juga untuk kewajiban pada saat terjadinya. Sebagai ketentuan umum, pengukuran kewajiban harus sejalan dengan pengukuran aset yang berkaitan.

Kalau aset yang direprentasi oleh kos mengalami tiga tahap perlakuan (pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan), kewajiban sebenarnya juga mengalami tiga tahap perlakuan yaitu: penanggungan (pengakuan terjadinya), penelusuran, dan pelunasan (penyelesaian). Dalam hal kewajiban, penelusuran berarti penentuan status dan jumlah rupiah (kos) kewajiban pada setiap saat. Penentuan kos setiap saat (termasuk pada tanggal neraca) dapat disebut dengan penilaian kewajiban.

Pengakuan

Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan (recognition rules). kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi sehingga elemen statemen keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. Kriteria umum ini tidak operasional sehingga diperlukan kaidah pengakuan sebagai penjabaran teknis kriteria pengakuan umum. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban dapan diakui (dibukukan). Empat kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu:

1.    Ketersediaan dasar hukum

Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberpautan informasi. Faktur pembelian (invoice) dan tanda penerimaan barang (receiving report) merupakan dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Telah disebutkan bahwa ketersediaan dasar hukum yang menimbulkan daya paksa hanya merupakan karateristik pendukung definisi kewajiban. Jadi, kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti substantif adanya keharusan konstruktif atau demi keadilan.

2.    Keterterapan konsep dasar

Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisma terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Implikasi dianutnya konsep konservatisma adalah rugi dapat segera diakui tetapi tidak demikian dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat diakui segera sedangkan aset tidak.

3.    Ketertentuan substansi ekonomik transaksi

Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Utang sewaguna (lease obligations) dapat diakui pada saat transaksi meskipun tidak ada transfer hak milik dalam transaksi sewaguna tersebut. Dalam hal ini, kewajiban dapat atau bahkan harus diakui kalau secara substantif sewaguna tersebut sebenarnya adalah pembelian angsuran (yaitu memenuhi salah satu kriteria kapitalisasi).

4.    Keterukuran nilai kewajiban

Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti (probable) yang mengacu tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomik masa datang tetapi juga pada jumlah rupiahnya.

Yang menjadi masalah teknis adalah kapan keempat kaidah diatas dipenuhi. hal ini berkaitan dengan penentuan saat (timing) pengakuan kewajiban. Pada umumnya saaat pengakuan terjadi sangat jelas karena kebanyakan kewajiban timbul dari kontrak yang menyebutkan secara tegas saat mengikatnya kontrak, jumlah rupiah pembayaran kewajiban, dan saat pembayaran. Akan tetapi, untuk beberapa kasus, jumlah rupiah (kos) kewajiban bergantung pada kejadian dimasa datang meskipun cukup pasti bahwa keharusan membayar dimasa datang tidak dapat dihindari. Saat-saat mengakui kewajiban yaitu:

a.       Pada saat penandatanganan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan/menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya (to perform).

b.      Bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya.

c.       Bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh.

d.      Pada akhirnya periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual (accrued liabilities).

Pengakuan Kewajiban Bergantung

Untuk keharusan bergantung (khususnya rugi bergantung yang menimbulkan kewajiban), kaidah pengakuan keempat (keterukuran nilai kewajiban) dan pasti tidaknya pengorbanan sumber ekonimik masa datang akan terjadi menimbulkan masalah pengakuan. Kewajiban kontraktual, konstuktif, dan demi keadilan dalam beberapa kasus juga bersifat bergantung terutama bila kewajiban tersebut melibatkan penaksiran jumlah masa datang yang merugikan. FSAB memberikan contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi (loss contingencies) yang berpontensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut:

a.       Ketertagihan piutang usaha.

b.      Keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk.

c.       Resiko rugi atau kerusakan properitas (fasilitas) kesatuan usahan akibat kebakaran, ledakan, dan bahaya lainnya.

d.      Ancaman pengambilalihan aset oleh pemerintah.

e.       Persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan.

f.       Klaim atau pungutan yang telah diajukan/dikenakan atau yang mungkin (possible) terjadi.

g.      Resiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kerugian dan kecelakaan dan perusahaan reasuransi.

h.      Jaminan terhadap utang pihak lain.

i.        Keharusan bank komersial dalam ikatan standby letters of credit.

j.        Perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual.

FSAB menetapkan bahwa rugi taksiran yang dapat terjadi kebergantungan rugi harus diakru (to be accrued) dengan membebankannya ke pendapatan (sebagai biaya atau rugi) bila kedua kondisi berikut dipenuhi:

a.       Informasi yang tersedia sebelum penerbitan statemen keuangan menunjukkan bahwa suatu aset cukup pasti telah turun nilainnya (impaired) atau suatu kewajiban cukup pasti telah terjadi pada tanggal statemen keuangan. Pada tanggal statemen keuangan harus sudah dapat disimpulkan bahwa kewajiban atau beberapa kejadian, yang menegaskan adanya rugi, cukup pasti (probable) akan terjadi.

b.      Jumlah rupiah rugi dapat diestimasi dengan cukup tepat (reasonably estimated).

Bila kondisi diatas tidak dipenuhi, jumlah rupiah rugi potensial harus tetap diungkapkan dengan menjelaskan sfat dan implikasi kebergantungan tersebut. Ketentuan tentang dpat diakrunya rugi potensial sebelum kejadian yang menegaskan terjadi dilandasi oleh interpretasi tentang makna kewajiban dan aset serta konsep dasar penandingan (matching) dan konservatisma.

Pengukuran

Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadi paralel dengan pengukuran asset. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan asset atau timbulmnya biaya. Pemerolehan asset dapat berupa penguasaan barang dagangannya atau asset nonmoneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Pemerolehan asset dapat juga berupa kas yang terjadi dari transaksi peminjaman (penerbitan obligasi) atau penerimaan uang muka untuk barang atau jasa. Oleh karena itu pengukur yang paling objektif untuk menentuka kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan (meansured considerations) dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang.

Untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup material sehingga jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama denga jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonimik (kas) masa datang. Dengan kata lain, untuk kewajiban jangka pendek, kos pendanaan (financing cost) atau kos penundaan (bunga sebagai nilai waktu uang) dianggap material.

Penghargaan sepakatan suatu kewajiban merefleksi nilai setara tunai atau nilai sekarang (current value) kewajiban yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. Dengan demikian, bisnis pencatatan kewajiban adalah nilai setara tunai bukan nilai nominal utang.

Kewajiban Dalam Pembelian Kredit

Dasar pengukuran asset yang paling objektif adalah kos tunai (cash cost) atau kos tunai implicit (implied cash cost). Karena kewajiba merupakan bayanga cermin asset, pengukurannya juga mengikuti pengukuran asset.

Misalnya suatu perusahaan menandatangani kontrak pembelian mesin. Perusahaan menyepakati harga kontrak mesin Rp 1.600.000 dan dibayar dalam delapan kali angsuran tiap akhir triwulan sebesar Rp 200.000 tanpa menyebutkan adanya bunga secara eksplisit. Dalam kasus ini sebenarnya harga nominal (kontrak) tersebut melebihi kos tunai implicit yaitu jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian dilakukan secara tunai. Kalau mesin tersebut dapat diperoleh juga dari toko yang sama dengan harga tunai Rp 1.465.000 maka jumlah rupiah ini kos tunai implicit sedangkan selesih sebesar Rp 135.000 adlah setara dengan bunga dan harus dibebankan terhadap pendapatan selama jangka waktu kontrak. Bunga ini akhirnya akan menjadi biaya yang sesungguhnya terjadi atau nyata dan buka bunga hipotetis. Dengan demikian, secara konseptual kewajiban harus diakui pada saat transaksi sebagai berikut:

                        Mesin……………………  1.465.000

                             Utang usaha……………..  1.465.000

Secara teknisi pembukuan, dapat saja jumlah rupiah bunga dicatat untuk kepentingan internal dan jumlah utang dicatat sebesar nominalnya sebagai berikut:

                        Mesin……………………….1.465.000

                        Bunga Tangguhan…………..135.000

                             Utang usaha…………………1.600.000

Bila cara diatas dilakukan, pelaporan kewajiban harus tetap menunjukkan nilai tunai implisitnya dengan cara mengurangkan bunga tangguhan terhadap utang usaha. Bunga tangguhan tidak dilaporkan sebagai asset. Kalau asset dan kewajiban dicatat dan dilaporkan sebesar Rp 1.600.000 jelas kos asset dan kewajiban tercatat terlalu tinggi. Walaupun demikian, kalau jangka waktu kontrak adalah pendek maka jumlah kelebihan kos adalah kecil dan dapat diabaikan atas dasar konsep materialistas.

Diskon dan Premium Utang Obligasi

Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun kreditor. Dasar pengukuran demikian sebenarnya tidak tepat. Untuk suatu kontrak utang dengan ketentuan pembayaran bunga periodik dan pokok pinajaman pada akhir jangka kontrak, pengukuran jumlah rupiah (kos) utang dan asset untuk dasar pencatatan pertama kali yang tepat adalah kos tunai implicit.

Dalam hal obligasi jangka panjang, jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor pada saat penerbitan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah rupiah pembayaran masa datang (bunga periodik dan nominal obligasi). Pembayaran masa datang ini sebenarnya terdiri atas dua unsure yaitu 1. Nilai sekarang pembayaran bunga periodik dan nilai sekarang nominal obligasi dan 2. Bunga efektif yang terlibat dalam penentuan harga obligasi tersebut.

Makna Harga Efektif Obligasi

Segera setelah transaksi terjadi maka “kesepakatan” dalam hubungannya dengan obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Dengan telah mulai berjalannya kesepakatan dalam transaksi obligasi diatas, bunga Rp. 100.000 tiap tahun mulai terhimpun dan dibayar secara periodik sampai jauh tempo. Bersamaan dengan itu, jumlah rupiah utang obligasi yang mula-mula tercatat akan berangsur-angsur berubah (bertambah) menuju jumlah rupiah nilai jatuh tempo atau nominal.

Diskon Obligasi

Diskon obligasi yang belum diamortisasi bukan merupakan suatu rugi karena asset yang diperoleh sebelumnya tidak ada yang berkurang atau menguap (dissipation). Diskon obligasi sebenarnya merupakan bunga yang “belum dibayar”, yaitu bagian bunga efektif total yang baru akan dibayar pada saat utang obligasi jatuh tempo.

Premium Obligasi

Sejalan dengan penalaran makna diskon obligasi yang dilandasi konsep dasar penghargaan sepakatan, dapat disimpulkan bahwa premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsure dari jumlah rupiah utang perusahaan. Bersamaan denga berjalannya waktu mendekati jatuh tempo, jumlah rupiah bagian utang yang merupakan premium harus diamortisasi secara sistematik dengan cara memisahkan dari penghargaan sepakatan bagian yang diperhitungkan sebagai pembayaran “bunga” periodik. Mengartikan premium obligasi sebagai “pendapatan tangguhan” (defferend income) jelas tidak tepat karena secara konseptual pendapatan atau laba tidak timbul dari proses pemerolehan utang. Pendapatan hanya timbul dari kegiatan pembentukan pendapatan (earning process). Atas dasar konsep kontinuitas usaha, premium obligasi yang belum diamortisasi adalah benar-benar merupakan utang dan jumlah amortisasi periodik adalah merupakan penyesuaian (pengurang) terhadap biaya bunga dan bukannya merupakan elemen pendapatan. Tanpa peneysuaian ini biaya bunga periodik akan menjadi tersaji lebih (overstated).

Dari segi yudiris, utang memang harus diukur sebesar nilai nomnalnya karena kalau terjadi likuidasi hak menerima pelunasan yang melekat pada investor adalah sebesar nominal. Pandangan yudiris yang tidak memperhatikan diskon dilandasi konsep pengukuran dengan asumsi perusahaan likuidasi. Dalam keadaan likuidasi atau reorganisasi memang dapat dijustifikasi pengukuran dengan menggunakan konsep yang berbeda dengan akuntasi. Akan tetapi, secara umum akuntansi tidak harus mendasarkan diri pada konsep tersebut.

Kewajiban Moneter dan Nonmoneter

Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sember ekonomik masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah ada saat yang pasti baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala. Untuk kewajiban moneter jangka pendek, kewajiban dapat diukur atas dasar nilai nominal (face value) berdasarkan konsep dasar materialitas. Termasuk dalam pengertian kewajiban moneter adalah penerimaan dimuka (advances) yang akan dikompensasi dengan pembelian barang dan jasa dimasa datang. Disebut kewajiban moneter karena kalau pembelian barang dan jasa batal, uang muka tersebut harus dikembalikan.

Kewajiban nonmoneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah saat yang cukup pasti yang bisanya timbul karena penerimaan pembayaran dimuka untuk barang dan jasa tersebut. Bila pembayaran dimuka penuh, kewajiban nonmoneter harus diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk barang dan jasa. Pembayaran penuh dimuka tersebut sebenarnya mereprentasikan jumlah untuk menutup kos barang dan jasa yang akan diserahkan dan laba. Jumlah yang digunakan untuk menutup kos itulah yang murni merupaka kewajiban sedangkan jumlah untuk menutup laba merupakan laba tangguhan (deferred income) yang tidak dapat disebut kewajiban karena tidak memenuhi definisi kewajiban.

Bila kos barang dan jasa merupakan unsure yang dominan, pembayaran dimuka dapat dianggap seluruhnya menimbulkan kewajiban (sebagai kewajiban lancar). Aka tetapi, kalau kos merupakan unsure yang kecil dari seluruh harga jual barang dan jasa, pembayaran dimuka dapat dianggap seluruhnya menumbulkan kredit atau pendapatan tagguhan atau pendapatan tak terhak (unearned revenues) yang merupakan kewajiban non keharusan. Perlakuan ini secara konseptual lebih didukung daripada pemisahan uang muka menjadi komponen kos (merepresentasi kewajiban) dan laba. Arugumen yang didukung yaitu:

a.       Keharusan menyerahkan barang dan jasa merupakan bagian dari operasi perusahaan secara keseluruhan sehingga barang dan jasa dinyatakan dalam harga jual dari kaca mata kedua pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, pembayaran dimuka merupakan pendapatan tangguhan yang menunggu penyerahan barang bukan jumlah untuk menutup kos barang dan jasa.

b.      Sebagai bagian dari operasi perusahaan secara keseluruhan, penerimaan uang muka lebih tepat bila diperlakukan seluruhnya sebagai kewajiban. Ini merupakan konsekuensi argument a diatas.

c.       Laba secara automatis tercipta pada saat pendapatan telah diakui sehingga pemisahan antara kewajiban dan laba tangguhan tidak ada manfaatnya karena keduanya sama-sama akan dilaporkan disisi kredit dan bersifat kewajiban yang keduanya terselesaikan pada saat barang atau jasa telah diserahkan.

d.      Kas yang diterima tidak dapat dikaitkan dengan kos penyediaan barang/produk dan jasa yang diberi uang muka karena beberapa komponen produk atau jasa pada umumnya sudah diperoleh perusahaan bahkan beberapa komponen mungkin belum diperoleh perusahaan pada saat penerimaan uang muka.

e.       Penyerahan barang merupakan saat yang kritis untuk mengakui pendapatan daripada saat penerimaan kas sehingga laba tidak dapat diakui pada saat penerimaan kas. Jadi, percuma saja untuk memisahkan uang muka untuk mereprentasi kos dan laba.

Penilaian

Kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang (the value of current obligation) pada saat terjadinya, penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal (face value) kewajiban.

Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Untuk kewajiban moneter, nilai sekarangnya biasanya ditentukan atas dasar aliran kas keluar dimasa dtang didiskonan dengan tingkat  bunga pasar sebagai tarif diskon.

Pelunasan

Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang segaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi (to satisfy) kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha (in due course of business) sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut hapus, tiada, atau lenyap (extinguished) secara langsung (kewajiban langsung didebit).

Perlunasan secara langsung disebut juga perlunasan secara yudiris karena kewajiban kepada pihak yang berpiutang secara yudiris hapus melalui transaksi langsung yang benar-benar terjadi. Perlunasan secara tidak langsung terjadi apabila kesatuan usaha melakukan tindakan yang mengarah ke perlunasan misalnya dengan pembentukan dan khusus untuk perlunasan (sinking fund) baik dikelola sendiri atau melalui wali amanat (trust agency). Pembentukan atau penyisihan dana semacam ini menjadikan kesatuan usaha secara substantif menempati keadaan yang disebut pembatalan atau pembebasan secara substansif (in substance defeasance).

Masalah akuntansi ysng berkaitan dengan perlunasan langsung maupun tidak langsung adalah penentuan kapan kewajiban telah dapat dikatakan hapus atau lenyap sehingga jumlah rupiahnya dapat diakui dari sistem pembukuan. FSAB memberikan pedoman tentang saat pelenyapan (extiguishment) kewajiban. Pada mulanya FSAB menentukan kriteria lenyapan suatu kewajiban sebagai berikut:

a.       Debitor membayar/melunasi kreditor dan bebas dari semua keharusan yang berkaitan dengan utang.

b.      Debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor dan dapat dipastikan bahwa debitor tidak akan diharuskan untuk melakukan pembayaran dimasa datang yang berkaitan dengan utang dengan penjaminan dalam bentuk apapun.

c.       Debitor menaruh kas atau asset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian yang semata-mata digunakan untuk perlunasan pembayaran bunga serta pokok suatu pinjaman tertentu dan sangat kecil kemungkinan bagi debitor untuk diharuskan lagi melakukan pembayaran dimasa dtang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut.

FSAB berargumen pendekatan ini tidak tepat sebagai basis untuk pengembangan standar yang berkaitan dengan peleyapan dan pengakuan kewajiban. Dengan pendekatan ini, transaksi-transaksi yang tidak cukup mempunyai substansi ekonomik dapat membenarkan pengakuan kewajiban dan pengakuan untung yang dipandang FSAB tidak menyimbolkan secara tepat realitas kegiatan yang ada. FSAB menerapkan pendekatan komponen-keuangan. Dengan pendekatan ini, berbagai transaksi yang berkaitan dengan suatu kewajiban tertentu dapat dianggap terpisah dan independen sehingga berbagai asset atau kewajiban yang terlibat harus diperlakukan sebagai komponen-komponen terpisah. FSAB menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah satu dari kondisi berikut dipenuhi:

a.       Debitor membayar kreditor dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajiban. Membayar kreditor mencakupi penyerahan kas, asset financial lain, barang, atau jasa atau penebusan sekuritas utang oleh debitor untuk menghapus utang atau untuk menahannya sebagai utang obligasi treasuri.

b.      Debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun kreditor.

Transfer Aset Finansial

Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer asset financial termasuk kas, barang, atau jasa.  Bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang, atau jasa ke debitor maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Debitor tidak lagi terlibat dengan asset atau kreditor secara financial. Perlunasan kewajiban dengan asset financial juga dapat bersifat tuntas bila penyerahan asset financial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya, asset finasial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajiban.

Kalau pelunasan kewajiban dilakukan dengan transferan asset financial yang menimbulkan keterlibatan berlanjut (continuing involvement) pentransferan (transferor)  dengan asset transferan (transferred assets) atau tertransfer (transferee). Dalam hal ini kewajiban tidak lenyap secara tuntas atau ada kewajiban baru yang berkaitan dengan asset transferan.

Perlunasan Sebelum Jatuh Tempo

Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo (nominal) dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang (saat pelunasan) kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan (carrying value) kewajiban karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang (misalnya obligasi). Selama beredar, nilai pasar atau nilai sekarang kewajiban berfluktuasi mengikuti tingkat bunga yang berlaku tetapi pada umumnya fluktuasi tersebut tidak diakui dalam pembukuan debitor.

Penarikan kembali obligasi yang beredar adalah suatu transaksi yang mempengaruhi kontrak debitor atau kreditor tetapi transaksi ini sangat berbeda dengan transaksi aliran kegiatan operasi dan transaksi penggunaan asset (investasi). Dengan demikian, terdapat pandangan bahwa untung atau rugi yang berasal dari transaksi tersebut harus dilaporkan sebagai suatu penyesusian modal. Bergantung pada sifatnya untung atau rugi dapat dilaporkan sebagai pos diner atau pos ekstraordiner. Kriteria untuk menentukan hal ini adalah apakah pos tersebut merupakan akibat dari transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat sebagai berikut:

a.       Sangat berbeda dengan kegiatan operasi rutin kesatuan usaha

b.      Tidak diharapkan akan sering terjadi

c.       Berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan

APB berargumen bahwa sifat semula pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada dasarnya sama. Untuk perlunasan dengan pendanaan sebenarnya terdapat tiga perlakuan alternative untuk selisih yaitu:

a.  Selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali

b.  Selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan

c.  Selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan distatemen laba rugi tahun bersangkutan

Perlunasan utang sebelum jatuh tempo sama sifatnya dengan perlunasan pada saat jatuh tempo tanpa memperhatikan cara untuk melaksanakan hal tersebut (dengan pendanaan kembali atau tidak). Untung atau rugi dapat dilaporkan sebagai pos ordiner atau ektraordiner tergantung pada penilaian terhadap kondisi yang melingkupi transaksi.

Utang Terkonversi

Instrument financial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau pinjaman sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Utang terkontroversi atau convertible (convertible debt) merupakan salah satu instrument financial tersebut. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang instrument mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku (belum habis). Instumen semacam ini merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut sekuritas hibrida (hybrid securities).

Contoh yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah obligasi terkonversi. Obligasi terkontroversi pada umumnya diterbitkan untuk menarik para investor karena mereka dapat menggeser resiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Hak konversi digunakan untuk menarik investor untuk mengimbangi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah dibandingka tingkat bunga umum. Harga perdana biasanya jauh lebih tinggi dari obligasi biasa dengan tingkat resiko yang sama. Jadi, investor bersedia membeli hak konversi dalam bentuk bunga yang lebih rendah dari bunga obligasi setara yang dijual secara terpisah. Obligasi terkonversi biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1.    Tingkat bunga nominal jauh dibawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasanya yang setara

2.    Harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa

3.    Harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa seperti dalam hal terjadi poemecahan saham atau dividen saham

Hal diatas menjadi karakteristik obligasi terkontroversi karena pada umumnya perusahaan penerbit merupakan perusahaan yang agresif dan sedang berkembang sehingga memerlukan dana yang cukup murah. Bila prospek perusahaan sangat baik, obligasi terkontroversi masih tetap menarik bagi investor. Walaupun harga konversi cukup tinggi pada saat ditawarkan, pada saatnya harga saham dapat menjadi lebih tinggi dari harga konversi dan prediksi kenaikan harga saham dapat menjadi cukup pasti memicu investor untuk mengkonversi obligasinya. Karakteristik obligasi terkontroversi menimbulkan masalah akuntansi pada saat pengakuan, pengkonversian, dan perlunasan.

Pendukung alokasi berargumen bahwa karena utang terkonversi mengandung sifat utang dan ekuitas, kedua komponen harus diakui secara terpisah. Pandangan ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut:

a.       Hak konversi mempunyai nilai ekonomik sehingga tidak berbeda dengan sifat hak opsi atau waran. Oleh karena itu, nilai tersebut harus dilaporkan secara terpisah dengan nilai utang sejalan dengan perlakua hak opsi atau waran. Analogi dengan goodwill, nilai hak konversi secara logis juga harus dipisahkan. Bila tidak dipisahkan, akan terjadi inkonsistensi perlakuan akuntansi.

b.      Pada saat penerbitan hak konversi atau nilai utang obligasi biasa (tanpa hak konversi) dapat diukur secara cukup andal sehingga tidak ada kesulitan teknis untuk mengimplementasi pemisahan tersebut. Nilai ionformasional pemisahan jauh lebih penting dari masalah kepraktisan sehingga kepraktisan tidak relevan sebagai basis penolakan pemisahan.

c.       Tujuan penerbitan utang terkonversi yang sebenarnya adalah pendanaan dengan ekuitas. Sifat utang semata-mata untuk melindungi investor dari keadaan jelek yang dapat menimpa perusahaan (dalam likuidasi, utang diprioritaskan). Oleh karena itu, pelunasan utang bukan merupakan hal yang diharapkan oleh penerbit.

Sementara itu, pendukung semata-mata utang mengajukan argument sebaliknya. Dasar pikiran yang melandasi perlakuan sebagai utang semata-mata dapat dikemukakan sebagai berikut:

a.    Utang obligasi terkonversi merupakan sekuritas hibrida sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak kontroversi tidak independen terhadap utang obligasi.

b.    Penilaian hak konversi akan bersifat subjektif karena ketidakterpisahan kedua komponen (utang dan hak konversi). Alasannya adalah adanya ketidakpastian dalam hal saat pengambilan hak konversi dan nilai saham pada saat konversi. Kesulitan praktis akan lebih terasa bila tidak ada sekuritas sejenis yang dijual secara bebas tanpa hak konversi.

Jadi, ketidakterpisahkan dan kepraktisan menjadi ladasan pikiran untuk memperlukan utang terkonversi semata-mata sebagai utang. Hal ini menjadi bisnis opini APB yang memandang nilai obligasi dan hak konversi sebagai satu kesatuan. Walaupun demikian, APB lebih menekankan alasannya pada ketidakterpisahan daripada kepraktisan.

Perdebatan mengenai perlakuan sekuritas hibrida timbul karena pembedaan elemen kewajiban dan ekuitas secara definisional sehingga selalu timbul masalah klasifikasi terhadap sekuritas hibrida atau instumen keuangan. Salah satu pemecahan masalah ini adalah mendefinisi ekuitas dalam arti luas yang mencangkupi utang/kewajiban kemudian mengklasifikasi ekuitas menjadi beberapa kelas atas dasar hak-hak yang melekat pada tiap kelas.

Masih ada masalah apabila instrument financial harus diakui dan dilaporkan via statemen keuangan utama karena selain memenuhi definisi, suatu pos atau objek juga harus memenuhi kriteria pengakuan yang lain yaitu terukur (meansureable), terandalkan (reliable), dan berpaut (relevant). Oleh karena itu cara lain untuk mengatasi masalah instrument keuangan adalah bukan dengan pengakuan melainkan dengan pengungkapan (disclosures). 

Pembebasan Substantif

            Pada mulanya, FASB menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap bila kreditor menaruh kas atau lainnya misalnya obligasi pemerintah yang tidak dapat ditarik kembali dalam satu perwalian dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman.

Bila telah dicapai saat sehingga debitor sehingga tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut, maka pada saat tersebut secara substansif debitor sudah bebas dari kewajiban sehingga dapat mengakui kewajiban dan aset dalam perwalian meskipun utang belum jatuh waktu. Bila debitor membentuk dana pelunasan utang obligasi, pada saat debitor sudah tidak perlu lagi membayar atau menyetor kas ke dana tersebut karena kas yang telah disetor dan pendapatan dari dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutup utang pada saat jatuh tempo, maka pada saat itu kewajiban debitor secara substantive dianggap lenyao meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Jadi, pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif.

Dalam standar ini FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau criteria kritis sebagai berikut:

a.    Debitor tidak hanya sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanya lantaran perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian.

b.    Untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian.

c.    Kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut.

d.   Kreditor ataupun agennya bukan merupakan pihak yang terikat dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang.

Alasan lain yang sering dikemukakan adalah pengawakan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantive sama saja dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Kritik lain adalah pengawaakuan kewajiban pada saat terjadinya pembebasan substantive dapat dimanfaatkan oleh debitor untuk melakukan manajemen laba dan peningkatan kinerja secara kosmetik. Hal ini dapat dilakukan karena keuntungan bagi debitor sebagai berikut :

a.       Kewajiban dihapus dari neraca sehingga rasio kewajiban – ekuitas membaik

b.       Laba tahun berjalan akan meningkat dengan jumlah untung yang terjadi dalam pengawaakuan kewajiban

c.       Untung pengawaakuan kewajiban tidak dikenai pajak karena untung tersebut sebenarnya belum terealisasi sehingga perusahaan dapat menghemat atau menunda pajak dan meningkatkan profitabilitas secara cukup berarti pada saat pembebasan substantive

d.      Bila aset berupa obligasi pemerintah, perusahaan dapat menghemat pajak karena untuk perhitungan pajak  pendapatan bunga obligasi pemerintah dapat dikompensasi oleh biaya bunga utang

e.       Pembebasan substantive memungkinkan perusahaan untuk memperlakukan kewajiban jangka seperti mengelola surat – surat berharga di sisi aset.

Penyajian

Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. PSAK No. 1 (pasal 39) menggariskan bahwa aset lancer disajikan urut menurut urutan likuidiats sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan.

            PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi criteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila (paragraph 44):

a.       Diperkirkan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal opersi perusahaan

b.      Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca

Suatu kewajiban tetap dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang bila kewajiban tersebut tidak akan dilunasi tetapi didanai kembali atau diperbarui. Paragraf 47 menyebutkan bahwa kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, apabila:

a.    Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan

b.    Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka pnjang

Hak Mengkompensasi

Ada kalanya hak mengontra diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi. kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kontrak bersyarat dan kontrak pertukaran. Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrument keuangan. Contoh kontrak ini adalah futures contracts dan forward purchase–sale contracts. Kontrak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban dimasa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak aja. Contoh kontrak ini adalah interest rate swaps dan currency swaps.

Dalam FASB Interpretation No. 39,45 FASB mendefinisi hak mengontra sebagai berikut (paragraph 5):

Hak mengintra adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak antara lainnya, untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengn cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor. Hak mengontra dikatakan ada bilamana semua kondisi berikut dipenuhi:

a.       Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu.

b.      Pihak pelapor mempunyai hak mengontra jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain.

c.       Pihak pelapor memang berniat untuk mengontra.

d.      Hak mengontra terpaksakan secara hukum. 

EKUITAS

Untuk perusahaan perseroan, ekuitas sering disebut modal. Untuk perseroan,istilah ekuitas (ekuitas pemegang saham atau stockholders’ equity) lebih merefleksi makna yang ingin dikandungnya. Karena konsep kesatuan usaha yang memisahkan antara manajemen dan pemilikan, informasi tentang ekuitas pemegang saham menjadi sangat penting karena hal tersebut menunjukkan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. Dari sudut pemegang saham, ekuitas pemegang saham merupakan hak atas kekayaan atau nilai yang tertanam dalam perseroan.

Pengertian

Karena artikulasi harus dipertahankan, ekuitas tidak didefinisikan secara semantik tetapi secara sintatik. Artinya, ekuitas didefinisikan secara mekanik atau prosedural dalam kaitannya dengan elemen-elemen statemen keuangan yang lain. Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan (2002), misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisdikan ekuitas sebagai berikut (pasal 49):

            Ekuitas adalah hak atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Godfrey,Hodgson,dan Holmes (1997) membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria berikut:

a.        Hak-hak masing-masing pihak ats penyelesaian klaim

b.       Hak penggunaan aset dalam operasi

c.        Substansi ekonomik perjanjian.

Atas dasar konsep kesatuan usaha,kreditor dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Akan tetapi, dua karakteristik yang melekat pada hak kreditor yaitu:

a.        Penyelesaian klaim mereka pada tanggal tertentu melalui transfer aset

b.       Prioritas di atas pemilik dalam penyelesaian klaim mereka dalam hal likuidasi.

Komponen Ekuitas Pemegang Saham

Dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya,ekuitas pemegang saham diklasifikasi atas dasar dua komponen penting yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen lain yang mereflaksi transaksi pemilik.

Pembedaan Modal Setoran dan Laba Ditahan

Klasifikasi ekuitas pemegang saham menjadi modal setoran dan laba ditahan sebenarnya merefleksi pembedaan atas dasar sumber. Penyajian ekuitas pemegang saham atas dasar sumber sebenarnya bersifat tradisi karena anggapan bahwa penyajian seperti ini akan memberi informasi tentang riwayat modal sejak berdirinya perseroan. Ditinjau dari sumber, ada beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham yaitu:

a.       Jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham

b.      Laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian deviden

c.       Jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi/revaluasi aset fisis tertentu

d.      Jumlah rupiah donasi dari pihak nonpemegang saham

e.      Sumber lainnya

Paton dan Littleton (1970) berargumen bahwa jumlah rupiah modal setoran tidak menunjukkan secara khusus tujuan penggunaan jumlah rupiah tersebut. Jumlah tersebut hanya menunjukkan hak atau kesepakatan atas dana yang ditanamkan pihak penyedia dana. Oleh karena itu, perubahan dalam modal setoran harus dibatasi hanya untuk transaksi antara perseroan dengan pemegang saham.

Obligasi Terkonversi

Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam perioda konversi tertentu.

Kalau hak tukar tersebut digunakan, yang terjadi adalah prubahan status kewajiban menjadi modal sertoran. Masalah teoritisnya adalah menentukan jumlah rupiah yang dapat dianggap sebagai modal setoran sehingga modal saham dan kelebihan di atas modal saham dapat ditentukan. Dalam hal ini, ada dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi yaitu:

1.        Nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran

2.        Harga pasar obligasi atau harga pasar saham.

Saham Prioritas Terkonversi

Pengukuran jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti pada obligasi terkonversi. Dengan pendekatan pertama,nilai nominal saham proritas plus porsi premium/diskusi ditransfer ke modal pemegang saham dan premium/diskusi modal pemegang saham biasa.

Kalau porsi premium tidak ditransfer dan semua saham prioritas dikonversi menjadi saham biasa maka akan terjadi kejanggalan karena akan terdapat premium saham prioritas padahal tidak ada saham prioritas yang beredar. Konversi ini semata-mata menendai perubahan status atau hak dua golongan pemegang saham.

Argumen lain yang mendukung harga pasar sebagai dasar penilaian modal setoran adalah bahwa konversi tersebut mempunyai substansi ekonomik tidak semata-mata formalitas. Setelah konversi berarti perusahaan menjadi bebas dari kewajiban membayar deviden secara tetap. Ini berarti likuiditas perusahaan bertambah dan akan mengurangi risiko pemegang saham biasa.

Dividen Saham

Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, deviden saham akan menyerupai pemecahan saham. Pemecahan saham adalah penurunan nominal per saham dengan cara menukar tiap satu saham yang beredar dengan dua atau lebih saham baru yang nilai nominal per sahamnya merupakan pecahan dari nilai nominal saham semula.

Penilaian untuk menentukan kapitalisasi laba ditahan dapat menggunakan dasar nominal saham atau harga pasar saham atau dasar lainnya bergantung pada karakteristik atau tujuan pembagian dividen saham.

Karakteristik Dividen Saham

Bagi pemegang saham, dividen saham bukan merupakan pendapatan atau laba. Berbagai teori atau argumen diajukan untuk menjelaskan mengapa dividen saham bukan merupakan laba bagi penerimanya.

Dividen kas hanya berfungsi sebagai konfirmasi bahwa kemakmuran pemegang saham benar-benar telah naik secara objektif sebelum dividen. Kalau laba ditahan dianggap sebagai ekuitas yang terpisah sehingga ekuitas pemegang saham hanya terdiri atas modal setoran, dividen saham atau kas merupakan pendapatan atau laba bagi pemegang saham karena mereka memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak dipunyai.

Dari sudut pandang kesatuan pemilik, dividen saham bukan merupakan laba bagi penerimanya. Alasannya adalah bahwa laba perseroan juga merupakan laba pemilik. Oleh karena itu, dividen kas dianggap sebagai pengambilan atau prive oleh pemilik dari sesuatu yang memang sudah menjadi haknya sehingga tidak ada tambahan kemakmuran.

Kapitalisasi Atas Dasar Harga Saham

Walaupun dividen saham berbeda dengan dividen kas, sebagai dividen keduanya dianggap sebagai distribusi ke pemilik. Oleh karena itu, deviden saham dapat dipandang sebagai pengganti dividen kas karena dividen saham mempunyai nilai. Berbagai dasar pemikiran mendukung hal ini:

a.       Laba ditahan pada dasarnya adalah reinvestasi dari pemegang saham tanpa tindakan pernyataan resmi.

b.      Transaksi dividen saham dapat dianggap terdiri atasa dua transaksi yaitu pembagian dividen kas dan penerbitan saham baru dengan harga sebesar dividen kas tersebut

c.       Dari kaca mata perusahaan, jumlah rupiah dividen saham adalah kos kesempatan penjualan saham baru ke pasar modal.

d.      Penggunaan harga pasar juga mengurangi kesan keliru para pemegang saham bahwa masih tersedia laba ditahan yang dapat didistribusi lagi baik dalam bentuk dividen saham atau kas.

Hak Beli Saham

Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang sahama lama untuk membeli sejumlah saham. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk mempertahankan pemilikan pemegang saham lama. Pada umumnya, hak beli saham umurnya tidak lama dan harga beli saham dengan hak beli tersebut biasanya lebih rendah dari harga pasar saham bersnagkutan. Oleh karena itu, hak beli saham sering dianggap mempunyai harga pasar sehingga timbul pendapat bahwa hak beli saham tersebut dikapitalisasi.

Opsi Saham

Opsi merupakan saham instrumen yang digolongkan sebagai sekuritas turunan-saham atau derivatif-saham. Disebut turunan karena harus ada sekuritas yang melandasi atau menjadi basis. Secara umum opsi diartikan sebagai klaim untuk membeli atau menjual saham tertentu yang sengaja diciptakan oleh investor untuk dijual kepada investor lain. Terdapat dua macam opsi yaitu call dan put. Opsi call memberi hak kepada pemegang untuk membeli sejumlah saham dengan harga tertentu setiap saat sebelum hak tersebut habis pada tanggal tertentu. Opsi put memberi hak kepada pemegang untuk menjual sejumlah saham dengan harga tertentu setiap saat sebelum hak tersebut habis pada tanggal tertentu.

Waran

Perusahaan dapat juga menjual hak beli saham kepada nonpemegang saham dengan menjual kupon pembelian saham atau waran. Dalam PSAK No. 41, IAI mendefinisi waran sebagai berikut:

Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu (pasal 03).

Waran berbeda dengan hak beli saham dan opsi saham dalam beberapa aspek yaitu:

1.    Waran diterbitkan oleh perusahaan sedangkan hak beli saham diterbitkan oleh investor

2.    Jangka waktu opsi waran biasanya lebih lama daripada jangka waktu opsi hak beli saham

3.    Waran dijual atau diterbitkan kepada umum dan biasanya hal ini menjadi syarat bagi pembeli

4.    Saham dijual dengan harga tertentu/tunai

5.    Harga pemeblian saham total pada saat pengambilan opsi biasanya melebihi harga pasar saham pada saat waran ditawarkan.

6.    Bila hak opsi tidak diambil, kos waran tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang waran

7.    Waran dapat diterbitkan menyertai penerbitan surat utang.

Persoalan teoritis timbul bila waran dijual sebagai bonus atau “pemanis” penjualan surat berharga lain misalnya obligasi atau saham prioritas. Berkaitan dengan masalah diatas, PSAK No. 41 telah menetapkan perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis waran sebagai berikut:

Jumlah rupiah hasil penerbitan sekuritas yang disertai waran lepas dialokasikan ke sekuritas dan waran atas dasar nilai wajar masing-masing komponen pada saat penerbitannya. Jumlah rupiah yang melekat pada sekuritas dilaporkan sebagai kewajiban atau ekuitas sesuai dengan karakteristiknya (pasal 15).

Apabila waran diambil,jumlah rupiah yang melekat pada waran dikapitalisasi ke modal saham dan agio saham. Apabila waran tidak diambil sampai masa opsi berakhir, jumlah rupiah tercatat waran tetap diperlakukan sebagai modal setoran lain (pasal 16).

Seluruh jumlah rupiah hasil penerbitan sekuritas yang disertai waran lekat diakui seluruhnya sebagai kewajiban atau ekuitas sesuai dengan karakteristik (pasal 17).

Penerbitan waran bebas diperlukan sebagai modal setoran lain sebesar jumlah rupiah hasil penerbitan tersebut. Bila waran bebas diterbitkan secara Cuma-Cuma, tidak diperlukan penaksiran nilai waran untuk diakui sebagai modal setoran lain (pasal 18-19).

Penurunan Modal Setoran

Berbagai sumber perubahan modal setoran yang dibahas bersifat menaikkan atau menambah modal setoran. Pada umumnya lebih banyak faktor  yang besifat menaikkan modal setoran daripada yang menurunkan modal setoran.

Paton dan Littleton menegaskan bahwa ditinjau dari segi penilaian pasar terhadap perusahaan, tidak ada alasan untuk menganggap bahwa baik perseroan maupun pemegang saham yang mengembalikan haknya memperoleh laba efektif, atau menderita rugi efektif dalam transaksi modal tersebut.

Saham Treasuri

Transaksi yang jelas akan mengurangi modal setoran adalah penarikan kembali untuk sementara saham menjadi saham treasuri. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasuri adalah:

a.    Saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham.

b.    Saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha.

Konsep Satu-Transaksi

Konsep ini disebut juga dengan metoda kos karena jumlah rupiah total yang dibayarkan dianggap seakan-akan merupakan kos pembelian saham trasuri. Artinya, pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasuri tersebut.

Perubahan Laba Ditahan

Laba yang dipindahkan dari akun laba-rugi adalah laba yang merupakan selisih sleuruh elemen gtransaksi oprasi dalam arto luas yang disebut laba komprehensif. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam satu perioda berubah selain karena transaksi modal tetapi karena transaksi khusus yaitu:

1.        Penyesuaian periode lalu

2.        Koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya

3.        Pengaruh perubahan akuntansi

4.        Kuasi-reorganisasi

Perubahan akuntansi

Karena alasan tertentu suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Ada tiga macam perubahan akuntansi:

1.        Perubahan prinsip atau metoda akuntansi

2.        Perubahan taksiran akuntansi

3.        Perubahan kesatuan pelaporan

Urutan Penyerapan Rugi

Secara umum kos yang telah dikorbankan menjadi biaya akan diserap melalui aliran pendapatan kotor. Urutan penyerapan biaya,rugi, dan rugi luar biasa dapat digambarkan sebagai berikut:

1.      Pendapatan Kotor.

2.      Laba Bersih.

3.      Laba Ditahan.

4.      Premium modal saham.

5.      Modal saham.

Urutan Menerima Distribusi Aset

Urutan perlindungan menunjukkan siap yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset atau siapa yang menanggung segala akibat dalam kasus perusahaan dilikuidasi. Ditinjau dari segi ini, urutan perlindungan dapat dikemukakkan sebagai berikut:

1.       Karyawan dan Pemerintah.

2.       Kreditor berjaminan.

3.       Krerditor tak berjaminan.

4.       Pemegang saham prioritas.

5.       Pemegang saham biasa.

 

DAFTAR PUSTAKA

Suwardjono, 2013, Teori Akuntansi: Bab 7 Kewajiban, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Suwardjono, 2013, Teori Akuntansi: Bab 11 Ekuitas, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.