Pengambilan Keputusan Pemerintahan

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 pengambilan keputusan pemerintahan disebut Diskresi yaitu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Bagian Umum Diskresi

Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:

1.    Melancarkan penyelenggaraan pemerintah.

2.    Mengisi kekosongan hukum

3.    Memberikan kepastian hukum

4.    Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum

Lingkup Diskresi

                       Deskresi pejabat pemerintah meliputi:

1.    Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan.

2.    Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur

3.    Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas.

4.    Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Persyaratan Diskresi

Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

1.    Sesuai dengan tujuan diskresi.

2.    Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.    Sesuai dengan AUPB.

4.    Berdasarkan alasan-alasan yang objektif.

5.    Tidak menimbulkan konflik kepentingan.

6.    Dilakukan dengan iktikad baik.