1.) Diantara di bawah ini yan termasuk ke dalam tujuan dari akuntansi pemerintahan yakni ….
A.Tujuan Akuntanbilitas
B. Tujuan Transparansi
C. Tujuan Keseimbangan
D. Tujuan Perencanaan
E. Tujuan Antargenerasi
Jawaban
: A
2.) Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi
masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut ...
A. manajerial
B. akuntabilitas
C. transparansi
D. keseimbangan
E. antargenerasi
Jawaban : C
3.) Akuntansi pemerintahan menurut Abdul Halim adalah sebuah
kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang
bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi
yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah
suatu tindakan, pengertian di atas dicetuskan oleh seorang ahli yakni ….
A. Bachtiar Arif dkk
B. Revrisond
Baswir
C. Abdul
Halim
D. Surman
E. Sutyono
Jawaban : C
4.) Dalam pemerintahan, keuangan Negara yang diatur
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Pelaksanaan
fungsi tersebut dalam Negara Indonesia telah diatur dalam ….
A.
UUD 1945 pasal 23 ayat (5).
B.
UUD 1995 pasal 22 ayat (6)
C.
UU 1990 pasal 21 ayat (7)
D.
UUD 1945 pasal 20 ayat (8)
E.
UUD 1990 Pasal 19 (9)
Jawaban : A
5.) Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan
ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Hal tersebut
adalah prinsip akuntansi pemerintah yang dinamakan ...
A. konsistensi
B. realisasi
C. nilai historis
D. basis akuntansi
E. penyajian wajar
Jawaban : E
6.) Pendapatan yang tersedia dan telah
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu tahun fiskal akan
direalisasikan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Hal
tersebut adalah prinsip akuntansi pemerintah yang dinamakan ...
A. realization
B. periodicity
C. consistency
D. fair presentation
E. full disclosure
Jawaban : A
7.) Di bawah ini yang tidak termasuk dengan karakteristik akuntansi
pemerintahan yaitu ….
A.
Pemerintah mencacat anggaran pada saat anggaran
tersebut dibukukan.
B.
Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran
modal
C.
Akuntansi pemerintahan sifatnya kaku karena sangat tergantung
dengan peraturan perundang-undangan.
D.
Dalam akuntansi pemerintahan sangat mungking
menggunakan lebih dari satu jenis dana.
E.
Akuntansi pemerintahan membutuhkan perkiraan modal
dan laba yang ditahan dalam neraca.
Jawaban : E
8.) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
dapat dipahami oleh pengguna, dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Hal ini merupakan
karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ...
A. dapat diverifikasi
B. dapat dibandingkan
C. dapat dipahami
D. kemandirian entitas
E. keseimbangan entitas
Jawaban : C
9.) Setiap unit akuntansi dianggap sebagai unit
yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga
tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan
keuangan. Hal ini merupakan asumsi dasar akuntansi pemerintah yaitu asumsi...
A. pengawasan
B. perencanaan
C. kemandirian entitas
D. keseimbangan entitas
E. satuan uang
Jawaban : C
1O.) Di bawah ini yang merupakan syarat dari akuntansi pemerintahan
adalah?
A.
Pemerintah mencacat anggaran pada saat anggaran
tersebut dibukukan.
B.
Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran
modal
C.
Akuntansi pemerintahan sifatnya kaku karena sangat
tergantung dengan peraturan perundang-undangan.
D.
Dalam akuntansi pemerintahan sangat mungking
menggunakan lebih dari satu jenis dana.
E.
Sistem akuntasi harus terus dikembangkan
Jawaban
: E
11.)
Manajemen Membantu para nasabah untuk kemudian mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan atau aktivitas suatu entitas pelaporan di dalam periode pelaporan
sehingga bisa atau dapat memudahkan di dalam fungsi ….
A.
perencanaan,
pengelolaan serta juga pengendalian atas seluruh aktifa, kewajiban, serta
ekuitas dana pemerintah
B. perencanaan, pengelolaan
C.
pengendalian
atas seluruh aktifa, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah
D.
pengelolaan, perencanaan, ekuitas dana
pemerintah
E.
pengendalian
atas seluruh aktifa, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah
Jawaban
: A
12.) Laporan keuangan dapat
mempengaruhi keputusan pengguna dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan
informasi yang relevan, oleh karena itu informasi harus memenuhi syarat ...
A. manfaat umpan balik
B. manfaat prediktif
C. tepat waktu
D. dapat di bandingkan
E. dapat di pahami
Jawaban : E
13.) Yang tidak termasuk dasar hukum akuntansi pemerintahan yakni
….
A. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
B. UU No.1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
C. PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
D. PMK No.196/PMK.05/2008 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja
Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
E. UU No.18 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Negara
Jawaban : E
14.) Akuntabilitas,
Keuangan Negara yang dikelola harus mampu dipertanggungjawabkan sesuai amanat
konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat
5 di bawah ini termasuk ke dalam ….
A.
Karakteristik akuntansi pemerintahan
B.
Ruang lingkup akuntansi pemerintahan
C.
Dasar hukum akuntansi pemerintahan
D.
Tujuan akuntansi pemerintahan
E.
Pengertian akuntansi pemerintahan
Jawaban
: D
15.) Apa kepanjangan dari BI? Dalam istilah akuntansi pemerintahan.
A.
Bank Indonesia
B.
Bank milik negara
C.
Bank umum
D.
Bank khusus
E.
Bank daerah
Jawaban : A
16.) Struktur organisasi dari
akuntansi pemerintahan yaitu ….
A.
Birokratis, kaku, dan hierarkis
B.
Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional
C.
Birokratis dan kaku
D.
piramid, lintas fungsional
E.
Fleksibel dan datar
Jawaban : A
17.) Apa itu Akuntansi social?
A.
bidang akuntansi yang berkaitan dengan
perekonomian nasional secara makro
B.
akuntansi untuk organisasi nirlaba lainnya (nonprofit
organization), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan
lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk
mencari laba.
C.
pemerintah pusat (national government), pemerintahan daerah (regional
government) pemerintahan lokal (local governments) dan unit pemerintahan lain yang terkait.
D.
informasi keuangan yang berguna bagi pengelola
perusahaan (executives).
E.
informasi keuangan bagi pemilik perusahaan (shareholders)
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).
Jawaban : A
18.) Menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi
pengelola perusahaan (executives) adalah tujuan dari ….
A.
Akuntansi komersial
B.
akuntansi manajemen
C.
Akuntansi keuangan
D.
Akuntansi Sosial
E.
Akuntansi Pemerintahan
Jawaban : B
19.) Apa kepanjangan dari IFAC?
A.
International Federation of Accountants
B.
International
Accounting Federation
C.
National
Accounting Federation
D.
Accounting
Federation
E.
of Accountants
Jawaban : A
20.) Proses yang menentukan bagaimana mengimplementasikan dari perumusan strategy adalah …
A. Perencanaan strategik
B. Perencanaan strategi
C. Perencanaan anggaran
D. Proses dan praktik
Jawaban : A
21.) Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah …
A. Penganggaran
B. Perencanaan strategi
C. Penilaian kinerja
D. Perencanaan strategik
Jawaban : C
22.) Pengendalian manajemen meliputi 7 aktivitas yang antara lain ialah :
A. Koordinasi dan penilaian kinerja
B. Perencanaan, koordinasi dan pengambilan keputusan
C. Penilaian kinerja, pengendalian dan koordinasi
D. Perencanaan dan pengendalian
Jawaban : B
23.) Biaya yang dapat dikendalikan secara langsung disebut …
A. Uncontrollable
B. Controllable
C. To the point
D. Un to the point
Jawaban : B
24.) Revrisond Baswir (2000) mengemukakan tiga hal, meskipun redaksi yang agak berbeda, yaitu ….
A. Sifat Lembaga pemeritahan, system pemerintahan suatu negara, dan mekanisme pengurusan keuangan dan system anggaran negara
B. Sistem pemerintahan suatu negara, dan mekanisme
C. Mekanisme
D. Sifat lembaga pemerintahan, pengurusan keuangan
E. System anggaran negara
Jawaban
: A
25.) Salah satu metode penentuan strategi adalah …
A. SWOT
B. Management by walking around
C. Break down
D. Corporate level strategy
Jawaban : A
26.) Proses yang menentukan bagaimana mengimplementasikan dari perumusan strategy adalah …
A. Perencanaan strategik
B. Perencanaan strategi
C. Perencanaan anggaran
D. Proses dan praktik
Jawaban : A
27.) Laporan
yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebut ...
A. jurnal
penutup
B. jurnal
pembalik
C. laporan perubahan ekuitas
D. laporan operasional
E. laporan
realisasi anggaran
Jawaban
: B
28.) Berikut ini yang tidak termasuk jenis
laporan keuangan pemerintah daerah yaitu ...
A. Laporan L/R
B. Laporan LRA
C. Laporan Operasional
D. Laporan Perubahan Ekuitas
E. Laporan Neraca
Jawaban : A
29.) Akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik
untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan menyajikan hasil
pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan
eksternal perusahaan . Pengertian di atas di definisikan oleh ….
A.
Suparwoto
B.
Burwono
C.
Suparto
D.
Sukarno
E.
Endang
Jawaban : A
30.) Apa kepanjangan dari SAP?
A.
Standar
Akuntansi Pemerint
B.
Standar
Akuntansi Pemerintahan
C.
Standar
Akuntan Pemerintah
D.
Standar
Akuntan pemerintahan
E.
Standaran
Akuntansi Pemerintahan
Jawaban : B
31.) Basis Akuntansi yang
digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah ….
A.
Pendapatan
B.
Basis
Kas kecil
C.
Pengeluaran kas
D.
Pembelian
E.
Basis Kas
Jawaban : E
32.) Apa
yang dimaksud dengan SAP berbasis Akrual?
A. SAP
yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan
finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.
B. prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan
Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD).
C. suatu
proses pengumpulan, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, peringkasan
dan pelaporan terhadap suatu transaksi keuangan dari kesatuan ekonomi untuk
menyediakan sebuah informasi keuangan bagi yang memerlukan informasi tersebut
yang berguna dalam pengambilan keputusan
D.
pendapatan
diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh
entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).
E.
basis
kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam
Neraca.
Jawaban : A
33.) Apa itu akuntansi pemerintahan menurut Abdul
Halim?
A.
Sebagai
aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja
tertentu.
B.
akuntansi
pemerintahan adalah jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam
bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara.
C.
Sistem
pencatatan dan pembukuan yang harus ada bagi setiap negara.
D.
akuntansi
pemerintahan adalah unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran
finansial negara yang nantinya bisa dijadikan arah penentuan kebijakan ekonomi
di negara tersebut.
E.
ialah
dengan diterapkannya akuntansi pemerintahan, tindakan memanajemen segala
kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar
Jawaban : B
34.) Karena menjadi amanat konstitusi, tentu data-data
keuangan harus dilaporkan oleh pemangku kekuasaan yaitu ….
A.
Kepala Daerah
B.
Bupati
C.
Rakyat
D.
Dpr
E.
Pemerintah
Jawaban : E
35.) Dalam akuntansi pemerintahan
apa nama lain dari Tujuan
Pengawasan?
A. Perencanaan
B. Mengawasi
C. Kontrol
D. Pengelolaan
E. Rencana
Jawaban : C
36.) Apa efek dari tujuan pengawasan?
A. Mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh unit-unit kerja tertentu.
B. Mencegah adanya ancaman dari luar
C. Sebagai cadangan belakang
D. Agar keamanan tetap terjaga
E. Membiarkan penyalahgunaan anggaran
Jawaban
: A
37.)
Syarat-Syarat Pemerintah Dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintahan, kecuali ….
A. Akuntansi pemerintahan dilakukan pada anggaran yang sudah disetujui pemerintah dan badan legislatif negara
B. Akuntansi pemerintahan tidak boleh dilakukan dalam rangka untuk melanggar konstitusi negara
C. Pemerintah harus melakukan perkiraan-perkiraan secara cepat yang sekiranya bisa mengganggu stabilitas keuangan
D. Akuntansi pemerintah boleh melanggar konstitusi negara
E. Sistem akuntansi pemerintah dibuat sesuai dengan perubahan jaman.
Jawaban
: D
38.) Yang tidak termasuk ke dalam peranan akuntansi pemerintahan adalah ….
A. Akuntanbilitas
B. Manajemen
C. Transparansi
D. Keseimbangan Antar generasi
E. Manajerial
Jawaban : E
39.) Yang termasuk
ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan yakni ….
A.
anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
sebagai alat pengendalian;
B.
investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan
pendapatan;
C.
kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian;
dan
D.
Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.
E. bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
Jawaban : E
40.)
Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan
dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu ….
A. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
B. Pemerintahan dalam daerah, luar maupun dalam
C. Pemerintah Instansi
D. Pemerintah daerah, pusat dan kota
E. Pemerintah kota
Jawaban : A
41.)
anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal,
dan sebagai alat pengendalian, termasuk ke dalam ….
A. Peranan Akuntansi Pemerintahan
B. Ciri-ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian
C. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan
D. Bentuk Umum Akuntansi pemerintahan
E. Tujuan Akuntan pemerintah
Jawaban : B
42.) Apa tujuan utama dari akuntansi pemerintah?
A. Pelayanan untuk masyarakat
B. Penyedia jasa bagi masyarakat
C. Penyedia Alat Transportasi
D. Penyedia sumber alam
E. Penyedia tempat pertambangan
43.)
Apa singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara?
A. APBD
B. APBN
C. APBB
D. APBDB
E. APBBD
Jawaban : B
44.)
Apa kepanjangan dari BAPEKKI?
A. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional
B. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
C. Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional
D. bahan Bakar Minyak
E. A-D benar
Jawaban : C
45.) Di bawah ini yang tidak termasuk ke
dalam Ciri-ciri
umum entitas akuntansi pemerintahan
yakni ….
A.
Non-Profit
Motive
B. Sumber
Pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD,
penjualan aset negara dsb
C.
Pertanggungjawaban keuangan dan
operasional kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
D.
Struktur Organisasi bersifat birokratis,
kaku, dan hierarkis
E. Karakteristik
anggaran terbuka tidak
untuk public
Jawaban : E
46.) Fungsi
akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan pada peraturan perundangan
yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara ….
A.
Bijaksana, efisien,
efektif, dan ekonomis.
B.
Kreatif, bijak, ulet,
dan tekun
C.
Punya banya ide,
efektif, ekonomis, dan efesien
D.
Bijak
E. Ulet
Jawaban : A
47.) Keuangan negara yang dikelola
oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai perintah konstitusi.
Di Indonesia, pelaksanaan gungsi tersebut dicantumkan dalam ….
A.
UUD 1945. Pasal 24E UUD 1945
B.
UUD 1945. Pasal 23E UUD 1945
C.
UUD 1945. Pasal 22E UUD 1945
D.
UUD 1945. Pasal 21E UUD 1945
E. UUD
1945. Pasal 20E UUD 1945
Jawaban : B
48.) Akuntansi pemerintahan
menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan yakni pada
fungsi?
A.
Akuntanbilitas
B.
Manajemen
C.
Manajerial
D.
Perencanaan
E. Pengoorganisasian
Jawaban : C
49.) mengatur
penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum
(general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas, ujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor?
A.
Nomor 05
B.
Nomor 02
C.
Nomor 03
D.
Nomor 04
E.
Nomor 05
Jawaban : E
50.) Akuntansi
Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No ….
A.
24 Tahun 2005
B.
23 Tahun 2005
C.
22 Tahun 2006
D.
21 Tahun 2007
E.
240Tahun 2008
Jawaban : A
51.) Apa
fungsi dari Keseimbangan
Antargenerasi dalam tujuan
standar akuntansi pemerintahan?
A. mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan
B. memberikan informasi
keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders
C. memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana
pemerintah
D. memberikan informasi
mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran,
dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut
E.
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara
Jawaban
: D
52.) Menurut Peraturan
Pemerintah “Standar Akuntansi Pemerintah
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah” yang di atur dalam ….
A. No. 71
Tahun 2010
B. No. 71
Tahun 2020
C. No.
90 Tahun 2010
D. No. 71
Tahun 2002
E.
No. 71 Tahun 2003
Jawaban
: A
53.) Di bawah ini yang termasuk ke dalam fungsi
kerangka konseptual sebagai acuan yakni
….
A. Jika terjadi pertentangan antara
kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan
standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual
ini.
B. Kemungkinan
penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian
C. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal,
dan sebagai alat pengendaliannya
D. Investasi dalam asset yang tidak
langsung menghasilkan pendapatan
E.
Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan
pemerintah.
Jawaban
: A
54.) SAP diterapkan dengan
PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang ….
A. Standar
Akuntansi Pemerintahan (PD SAP)
B. Standar
Akuntansi Pemerintahan (PP SPA)
C. Standar
Akuntan Pemerintah (PP SAP)
D. Standar
Akuntansi Pemerintahan (PP SAP)
E.
Standar Akuntan Pemerintahan (PP SAP)
Jawaban
: D
55.) Di bawah ini yang masuk ke dalam tahapan-tahapan penyusunan SAP, kecuali ….
A. Identifikasi Topik
untuk Dikembangkan Menjadi Standar
B. Pembentukan
Kelompok Kerja (PJO) di dalam KSAP
C. Riset Terbatas oleh
Kelompok Kerja
D. Penulisan draf SAP oleh
Kelompok Kerja
E. Pembahasan Draf oleh
Komite Kerja
Jawaban
: B
56.) Apa yang di maksud dengan laporan Keuangan?
A. akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.
B. suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (
C. bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien
D. akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
E. catatan informasi keuangan suatu perusahaan/badan usaha/instansi pemerintahan pada suatu periode akuntansi, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangannya
Jawaban : E
57.) Apa kepanjangan dari PABU?
A. Prinsip Akuntansi Berterima khusus
B. Prinsip Akuntan Berterima Umum
C. Prinsip Akuntansi Berterima Umum
D. Pedoman Akuntansi Berterima Umum
E. Prinsip Akuntansi terima Umum
Jawaban
: C
58.) Tujuan umum laporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan yakni ….
A. “menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”
B. “laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh”.
C. “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”
D. “untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.”
E. “wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Jawaban : A
59.) Komponen Laporan Keuangan sesuai dengan ….
A. PP No. 71 Tahun 2002
B. PP No. 71 Tahun 2010
C. PP No. 71 Tahun 2003
D. PP No. 73 Tahun 2010
E. PP No. 71 Tahun 2020
Jawaban : B
60.)
isi dari Komponen Laporan Keuangan, kecuali
….
A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
C. Neraca
D. Laporan Operasional
E. Laporan Keuangan
Jawaban : E
61.) Apa kepanjangan dari CaLK?
A. Catatan atas Laporan Keuang
B. Catat atas Laporan Keuangan
C. Catatan atas Laporan Keuangan
D. Catatan atas Laporan
E. Mencatat laporan kuangan
Jawaban : C
62.) Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan oleh ….
A. KSAP
B. SPA
C. SAP
D. BPK
E. PP
Jawaban : A
63.) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor ….
A. 24 Tahun 2006
B. 25 Tahun 2005
C. 20 Tahun 2000
D. 24 Tahun 2005
E. 21 Tahun 2005
Jawaban : D
64.) Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada ….
A. basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.
B. basis keuangan pencatatan transaksi
C. basis pelaporan keuangan berdasarkan pencatatan transaksi
D. basis jenis-jenis laporan
E. basis keuangan daerah
jawaban : A
65.) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 memiliki berapa lampiran?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. 1
Jawaban : D
66.) Apa isi lampiran satu dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010?
A. standar akuntansi berbasis kas menuju akrual.
B. standar akuntansi berbasis akrual
C. standar akuntansi berbasis kas
D. standar akuntansi berbasis pencatatan
E. standar akuntansi berbasis transaksi
Jawaban : B
67.)
Apa nama lain dari Sistem
Pembukuan Berpasangan?
A. double entry system
B. dual system
C. Bookkeeping System in pairs
D. Bookkeeping System
E. entry system
Jawaban : A
68.)
Komponen laporan keuangan yang
harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
terdiri dari?
A. 5 bagian
B. 4 bagian
C. 3 bagian
D. 2 bagian
E. 1 bagian
Jawaban : D
69.)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dapat menunjang
efektivitas Pengelolaan ....
A. Keuangan Negara
B. Keuangan pusat
C. Keuangan Daerah
D. Keuangan Pusat
E. Keuangan kota
Jawaban : C
70.)
Pemerintah Indonesia telah
merencanakan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan
adalah peralihan akuntansi pemerintah yang berbasis kas menjadi ….
A. Basis akrual
B. Basis kas
C. Basis pencatatan
D. Basis keuangan
E. Basis pengelolaan
Jawaban : A
71.)
Dalam reformasi di bidang keuangan negara,
perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang
….
A. Akuntansi pemerintahan
B. Akuntansi daerah
C. Akuntansi
D. Akuntan pemerintah
E. Akuntan
Jawaban : A
72.)
Penerapan basis akrual diatur bahwa Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, memberlakukannya pada ….
A. 6 Januari 2015.
B. 2 Januari 2016
C. 3 Januari 2015.
D. 1 Januari 2015.
E. 8 Januari 2015.
Jawaban : D
73.)
apa itu Akuntansi Berbasis Akrual Basis
akrual?
A. suatu aturan atau standar yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.
B. basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
C. laporan keuangan berbasis
akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah,
evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.
D. mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance) yang antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti international best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
E. basis transisi sampaidengan akuntansi berbasis akrual sebagaimana ditetapkan dengan paket UUbidang keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia
Jawaban : B
74.) Pemerintah
harus menerapkan SAP akuntansi berbasis akrual itu sudah di amanatkan oleh ….
A. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004
B. Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004
C. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 5 tahun 2004
D. Undang-Undang No. 17 tahun 2005 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004
E. Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004
Jawaban
:
75.) alam
rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia ada beberapa tahun
sebagai bukti, nah tahun pertama pada tahun 2010. Yang termasuk isi dari tahun
2010 di bawah ini adalah ….
A. Mengembangkan Sistem Akuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual,
B. Penyusunan peraturan yang berkaitan.
C. Konsolidasi Laporan K/L dan BUN dengan basis akrual,
D. Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan.
E. Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan akuntansiberbasis akrual,
Jawaban : E
76.) Apa
isi dari Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 1?
A.
Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah
pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
B.
Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan
dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13
Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan
selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
C.
Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan
PSAP berbasis akrual, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas
menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah TA 2010.
D.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis
Akrual pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
E.
Peraturan kepala daerah yang mengatur Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD
ditetapkan paling lambat
Jawaban : A
77.) di bawah ini yang masuk ke dalam kelebihan
basis akrual yakni?
A. belum memperlihatkan
kinerja pemerintah secara keseluruhan (hanya fokus pada sumber daya keuangan
berupa kas – financial assets).
B. tidak menggambarkan beban
keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban
penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang
lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan
lainnya.
C. kurang memberikan jejak
atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset
dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas.
D.
hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh
tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003,
E.
dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana
diamanatkan UU;
Jawaban : E
78.) Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya (khususnya keuangan) serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara
periodik disebut ...
A. antargenerasi
B. transparansi
C. manajerial
D. akuntabilitas
E. keseimbangan entitas
Jawaban
: C
79.) Laporan keuangan menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yaitu laporan keuangan dapat
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas
Laporan Keuangan. Hal tersebut adalah prinsip akuntansi pemerintah yang
dinamakan ...
A. realization
B. periodicity
C. consistency
D. fair presentation
E. full disclosure
Jawaban : D
80.) Aset
dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan
(consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Hal
tersebut adalah prinsip akuntansi pemerintah yang dinamakan ...
A. nilai historis
B. konsistensi
C. penyajian wajar
D. realisasi
E. basis akuntansi
Jawaban : A
81.)
Di bawah ini yang termasuk dalam organisasi sector public ….
A. Efisien
B. Imbalan
C. Efektif
D. Kreatif
E. Ekonomi
Jawaban : E
82.)
Apa kepanjangan dari BBM?
A. Bahan bakar minyak
B. Badan Hukum Milik Negara
C. Bank Indonesia
D. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
E. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jawaban
: A
83.)
Di bawah ini yang tidak termasuk Organisasi
sektor publik dalam akuntansi pemerintahan ….
A. Pemerintah
B. Yayasan
C. BUMN dan BUMD
D. BUMDes
E. SAP
Jawaban : E
84.) apakah akuntansi pemerintahan memiliki laporan laba rugi?
A. Memiliki
B. Tidak
C. Memiliki dan tidak memiliki
D. Ada 2 laporan laba rugi
E. Bagian A, B,C,D benar semua
Jawaban : B
85.) Laporan yang ada di akuntansi pemerintahan ada berapa?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. 1
Jawaban : D
86.)
Di bawah ini yang masuk ke dalam laporan akutansi pemerintahan yakni ….
A.
Laporan laba rugi
B.
Laporan perubahan modal
C.
Laporan operasional
D.
Laporan arus kas
E.
Laporan kas
Jawaban : C
87.)
Komponen neraca pada akuntansi pemerintah, kecuali ...
A.
Dana
Cadangan
B.
Ekuitas Dana
C.
Ekuitas Dana
Lancar
D.
Ekuitas Dana
Cadangan
E.
Realisasi
Anggaran
Jawaban : E
88.) akuntansi pemerintah
pendapatan berasal dari ...
A. penetapan – penetapan aturan secara hukum.
B. Barang
C. Jasa
D. Barang dan jasa
E. Jawaban A- D benar
Jawaban
: A
89.)
akuntansi pemerintah tunduk pada ...
A.
SAK
B.
IAI
C.
SAP
D.
KSAP
Jawaban : C
90.) Dalam
pengaudit laporan keuangan pada akuntansi pemerintah, pihak yang berwenang
memeriksa laporan keuangan adalah ....
A.
BPK
B.
Akuntan public
C.
AP
D.
PP
E.
SAP
Jawaban : A
91.) Jika
berbicara mengenai kepemilikan akuntansi pemerintah bersifat ….
A.
adanya
kepemilikan dan independen
B.
lebih
independen
C.
tidak adanya kepemilikan
D.
tidak adanya kepemilikan dan lebih independen
E.
tidak adanya independen
Jawaban
: D
92.) dalam akuntansi pemerintah apa saja yang di
pakai?
A.
konsep, konvensi, praktek, dan
Prosedur
B.
konsep, konvensi dan praktek
C.
Prosedur akuntansi
D.
konsistensi (consistency), obyektifitas
(objectivity), pengungkapan penuh (full disclosure)
E.
praktek
Jawaban : A
93.) Siklus
akuntansi yang digunakan akuntansi pemerintahan yakni ….
A. 1 Januari sampai dengan 28 Desember.
B. 1 Januari sampai dengan 30 Desember.
C. 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
D. 2 Januari sampai dengan 30 Desember.
E. 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Jawaban :
E
94.) dalam
akuntansi pemerintahan apa nama lain dari materialitas?
A.
(consistency)
B.
(objectivity)
C.
(disclosure)
D.
(materiality)
E.
(conservatism)
Jawaban : D
95.) Konsep
akuntansi keuangan yang diakui secara umum, Kecuali ….
A.
Konsistensi
B.
Efektifitas
C.
pengungkapan penuh
D.
Obyektifitas
E.
Materialitas
Jawaban : B
96.) Di
bawah ini yang masuk ke dalam istilah-istilah akuntansi pemerintahan, kecuali ….
A.
APBD
B.
BLBI
C.
PPh
D.
PP
E.
PPnBM
Jawaban : D
97.) Apa
kepanjangan dari KSM dalam akuntansi pemerintahan?
A.
Kelompok Swadaya Masyarakat
B.
Kredit Usaha Hutan Rakyat
C.
Kredit Usaha Mikro dan Kecil
D.
Kas Umum Negara
E.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Jawaban : A
98.)
dalam akuntansi pemerintahan apa fungsi dari APBN?
A. membuat pemerintah memiliki gambaran apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan selama 1 tahun anggaran.
B. sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran
C.
kestabilan
nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang
negara lain.
D. Menjaga keamanan dalam proses transaksi
E. Bagian A-D benar
Jawaban
: A
99.) Apa kepanjangan dari BPK?
A. Badan keuangan negara
B. Badan pemeriksaan keuangan
C. Badan pemeriksa keuangan
D. Badan pemeriksa
E. Badan keuangan keperiksaan
Jawaban
: C
100.) Akuntansi pemerintah jika di singkat menjadi ….
A. AKPEM
B. AKP
C. AK
D. AP
E. AKK
Jawaban : A
No comments:
Post a Comment