MAKALAH PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sember daya yang ada harus mampu menaksirkan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Yang mana perekonomian harus ada tempat bertransaksi, salah satu tempat perekonomian yaitu pasar. Sistem ekonomi pun sangat beragam, Sistem ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Maka peran penting pemerintahan dalam memperhatikan ekonomi negara dalam berbagai hal seperti cara mengatur anggaran penerimaan negara, kemudian kebijakan dalan mengatasi eksternalitas negatif, dan berbagai hal yang lainPada umumnya keberadaan Pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah pemerintah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membanatu kelompok ekonomi lemah, dan sebagai stabilizer.

            Tugas-tugas kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan sebagai fungsi-fungsi Negara. Fungsi-fungsi Negara tersebut adalah sebagai funsi regular dan fungsi sebagai agent of development. Sebagai agent of development pemerintah memiliki peran dan fungsinya untuk mengatur perekonomian suatu negaa.

            Melalui teorinya Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga funsi yaitu:

1.      Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.

2.      Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.

3.      Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti halnya dengan jalan, dam-dam, dan sebagainya.

Dalam suatu perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengaahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian.

Kebutuhan barang publik  seperti barang, jasa, atau system merupakan sesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu Negara.

Dalam menjalankan perannya pemerintah terbentur dalam beberapa kegagalan untuk menjalankan fungsinya. Faktor-faktor tersebut berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah suatu Negara.

B.     Rumusan Masalah

            Dari latar belakang penulisan di atas maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1.      Bagaimna Peran pemerintah dalam ekonomi?

2.      Bagaimana tugas-tugas dan kewajiban Pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara ?

3.      Apa saja bentuk kegagalan pemerintah menjalankan fungsinya dalam suatu perekonomian ?

C.    Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui bagaimna Peran pemerintah dalam ekonomi?

2.      Mengetahui bagaimana tugas-tugas dan kewajiban Pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara ?

3.      Mengetahui Apa saja bentuk kegagalan pemerintah menjalankan fungsinya dalam suatu perekonomian ?

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Peran pemerintah dalam ekonomi

Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan. Untuk mensejahterahkan masyarakat diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, disamping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan pengahasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana meendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.

A.    Terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat

            Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa, seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamaanan dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas diperlukan beraneka ragam barang dan jasa, yang pengadaannya memerlukan berbagai tahap dan proses. Tahap awal dari pengadaan barang dan jasa, yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang, adalah melakukan melakukan investasi saat ini. Tanpa ada investasi saat ini sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan kehidupan di masa datang dapat terpenuhi. Pada hakikatnya setiap pemerintaha berfungsi mewakili negara dalam mencapai tujuannya. Misi utama dari dibentuknya suatu pemerintahan adalah menjalankan fungsi dan tugas negara. Pemerintahan sebagai penyelenggara  negara bertugas melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat (publik).

B.     Tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.

Keberhasilan suatu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kemampunnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintahan seyogianya perlu memikirkan kesejahtraan rakyat secara keseluruan, melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

Tugas pemerintahan di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahtraan masyarakat secara berkelanjutan, yang diindikasikan oleh peningkatan Pendapatan Asli Masyarakat (PAM) dan Peningkatan Asli Negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khusunya pada bagian penerimaan negara yang bukan dari utang. Sedangkan tugas di luar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahtraan masyarakat.

2.      Tugas dan Kewajiban Pemerintah

            Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan sebagai fungsi-fungsi Negara. Fungsi-fungsi Negara tersebut adalah sebagai berikut.

A.    Fungsi Reguler

Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain :

1)      Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :

a)       Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.

b)       Pertahanan dan keamanan.

2)      Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga.

3)      Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hokum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggota masyarakat lainnya.

4)      Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative apda hakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan pemerintah hanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

B.     Fungsi sebagai Agent Of Development

1)      Pemerintah sebagai stabilitator

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut :

a)      Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun idiologi.

b)      Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomian melalui :

-            Penekanan laju inflasi,

-            Peningkatan pendapatan masyarakat,

-            Peningkatan produktivitas masyarakat,

-            Stabilisasi harga, dan

-            Penciptaan lapangan kerja.

c)      Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/ kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.

2)      Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan.

            Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :

a)      Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.

b)      Fungsi Distribusi, dan

c)      Fungsi Stabilisasi.

C.    Fungsi Alokasi

            Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu Negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publiK, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu.

            Pemerintah harus menentukan dari barang-barang public yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh system pasar ini disebut barang public, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli.sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain.

            Barang public adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat ditetapkan prinsip pengecualian, atas barang tersebut. Barang yang termasuk dalam barang publik walaupun mempunyai sifat pengecualian, misalnya jalan-jalan dpat disediakan melalui sistem pasar.

Perbedaan antara barang swasta dan barang publik ditunjukkan:

	Dapat Dikecualikan	Tidak dapat dikecualikan
Rival	Barang swasta murni : 1. biaya pengecualian rendah 2. dihasilkan oleh swasta 3. dijual melalui pasar 4. dibiayai oleh hasil penj. Dihasilkan swasta/pemerintah Contoh : sepatu, pensil dll	Barang campuran (quasi public) 1. barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsikan bersama tetapi dapat terjadi kepadatan. Dijual melalui pasar aau langsung oleh pemerintah. Contoh : Taman.
Non Rival	Barang campuran (quasi private) 1. barang swasta yang menimbulkan eksternalitas, 2. dibiayai dan hasil penjualan atau dibiayai dengan APB Contoh : rumah sakit, transportasi umum, pemancar TV	Barang Publik Murni 1. biaya pengecualian besar, 2. dihasilkan oleh pemerintah, 3. disalurkan oleh pemerintah, 4. dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Contoh : pertahanan dan peradilan.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa barang public dapat dibedakan antara barang public murni dan barang publik campuran (quasi public), begitu juga dengan barang swasta dibedakan antara barang awasta murni dan barang swasta campuran (quasi private).

Barang campuran adalah barang yang tidak mempunyai dua karekteristik sekaligus, yaitu pengecualian rival, yang dimaksud dengan rival adalah penggunaan yang bersaingan. Apabila seseorang mengkonsumsikan dalam jumlah yang lebih sedikit.

D.    Fungsi Distribusi

Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak factor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnya kepemilikan factor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, system warisan dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan.

Untuk itu Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat,  misalnya melalui:

1)      Perpajakan,

2)      Subsidi,

3)      Pengentasan kemiskinan,

4)      Transfer penghsilan dari daerah kaya ke daerah miskin,

5)      Bantuan pendidikan,

6)      Bantuan kesehatan, dll

Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan factor-faktor produksi permintaan dan penawaran factor produksi system warisan dan kepemampuan memperoleh pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan tergantung dari pendidikan, bakat dan sebagainya sedangkan warisan tergantung dari hokum yang berlaku.

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi harus dipisahkan dari masalah keadilan, atau arti kata lain, masalah keadilan dan masalah efisiensi merupakan kebalikan.

Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak factor yang mempengaruhi perolehan pendapatan, misalnya kepemilikan factor produksi, permintaan dan penawaran factor produksi, system warisan dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan.

 Efisiensi adalah objek ekonomi namun keadilan merupakan objek politik. Efisiensi terjadi apabila perubahan tidak memperburuk keadaan golongan lain namun ini mustahil dilakukan di dalam dunia nyata, kecuali bila yang terkena pengaruh memperoleh kompensasi. Dengan demikian pemerintah harus mengambil kebijaksanaan untuk membantu mereka yang menghadapi ketidakadilan ini dengan (progresif), memberikan subsidi yang dananya diambilkan dari pajak yang dikenakan pada mereka yang memperoleh pendapatan atau kekayaan tertentu.

E.     Fungsi Stabilitas

            Pemerintah dengan kebijaksanaan fiscal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik serta tingakt pertumbuhan yang memadai.

            Pada pemerintahan modern saat ini, hamper semua Negara menyerahkan roda perekonomian kepada pihak swasta/ perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal yaitu dengan cara:

1. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain.
2. Menjaga agar perekonomian kondusif (inflasi terkendali, sistem keamanan terjamin, dan kepastian hukum terjaga ).

Tanpa adanya campur tangan pemerintah perekonomian akan tidak terkendali sehingga nantinya akan menimbulkan penganguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk itu Pemerintah dapat melakukan kebijaksanaan moneter dengan menerapkan sarana persyaratan cadangan, tingkat diskonto, kebijakan pasar terbuka, dan lain-lain.

3.      Kegagalan Pemerintah

            Pasar yang gagal menimbulkan intervensi pemerintah dengan program-programnya. Adapun factor-faktor penyebab kegagalan pemerintah adalah :

1. Campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu.
2. Pemerintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijakan yang diambilnya. Sering kebijakan yang diambil menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah.
3. Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh kaena itu maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar dari pada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.
4. Pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat kebijaksanaan. Misalnya saja, pemerintah mengendalikan harga sewa rumah yang dimaksudkan agar yang miskin dapat menyewa rumah secara murah. Ternyata pengembang mengalihkan investasinya pada proyek lain.
5. Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender, dan system yang kompleks.
6. Pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan pada kelompok tertentu atau kepentingan tertentu (vested interest) dan mungkin memiliki kepentingan sendiri (self interest), serta sering bertentangan kepentingan (conflict of interest).
7. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau rent seeking behavior.

Hal-hal di atas akan menyebabkan bahwa tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian seyogyanya pemerintah berhati-hati untuk tidak terlalu jauh mengintervensi hal-hal yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, kecuali pemerintah telah memikirkan akibat kebijaksanaannya secara cermat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapar disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1.      Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan. Salah satu kesejahtraan di bidang ekonomi di suatu negara misalnya, terajaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat, dan tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.

2.      Dengan adanya kegiatan ekonomi menyebabkan ada dampak kepada pihak yang mendapatkan imbas yang biasa dinamakan eksternalitas, yang mana eksternalitas itu bisa berdampak positif atau negatif. Maka apabila eksternalitas negatif maka pemerintah harus berperan serta mengatasi eksternalitas negatif tersebut. Jadi perekonomian negara harus dikembangkan sehingga bisa tercapai suatu kesejahtaraa untuk masyarakat dalam suatu negara.

3. Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara adalah terdiri dari fungsi regular dan fungsi sebagai agent of development.
4. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas.
5. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menentukanmenentukan dari barang-barang public yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.
6. Pada fungsi distribusi pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera.
7. Pada fungsi stabilitas pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai.
8. Tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B.     Saran

            Dari kesimpulan di atas dapat disarankan berupa :

1. Pemerintah harus berupaya menjalankan fungsinya secara adil, transparansi, dan menyeluruh.
2. Kebijakan-kebijakan/ program ekonomi hendaknya sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Kegagalan pasar merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah untuk dapat memperbaiki ekonomi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

N. Gregory. 2003. Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Noor, Henry Faizal. 2011. Ekonomi Manajerial. Jakarta: Rajawali Pres.

Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik. Yogyakarta :BPF3.

Mankiw, N. Gregory. 2012. PengantarEkonomiMikro. Jakarta: SalembaEmpat.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 1999. Ekonomika Publik. Yogyakarta: BPFE.

Tambunan, Tulus T.H. 2012. Perekonomian Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wardani, dkk. 2008. Teknik menulis karya ilmiah. Jakarta: Universitas Terbuka.