1. Undang-Undang Desa
Undang-Undang
Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan
pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi
dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang
desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan
kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat
Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa dan diharapkan tidak ada
lagi desa yang tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan
sejarah sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung. Undang-Undang desa
dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai
dasar pembangunan 10 tahun terakhir yang merupakan wujud keberpihakan kepada
kelompok masyarakat akar rumput yang dalam piramida kependudukan berada paling
bawah (Sujarweni, 2015: 2).
Undang-Undang
ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa,
Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan
Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset
Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik
Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta
Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan
khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII
(Wikipedia, 2015).
Salah
satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi
anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa.
Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% dari dan
diluar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini dalam rangka meningkatkan
masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar
1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10% dari dan
transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun,
ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun.
Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu
desa se-Indonesia (Wikipedia, 2015).
2. Tujuan Desa
Pemerintah
negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari
tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia (Wikipedia, 2015).
Desa
yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan
ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran
lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu:
a) Memberikan
pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya
sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) Memberikan
kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c) Melestarikan
dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d) Mendorong
prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi
dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e) Membentuk
Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab;
f) Meningkatkan
pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan
kesejahteraan umum;
g) Meningkatkan
ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang
mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h) Memajukan
perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
dan
i) Memperkuat
masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
3. Kewenangan
Desa
Dalam undang-undang tersebut juga diatur
mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul,
kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Serta
kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain itu, jika dalam UU No 32 Tahun 2014, masa jabatan
kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Namun,
pada UU Desa masa jabatan 6 tahun, dapat menjabat paling banyak 3 kali masa
jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam UU No 32 Tahun
2014, desa adat hanya menyebutkan masyarakat hukum adat, tidak secara tegas
menyebut desa adat. Sedangkan, dalam UU Desa, adanya ketentuan khusus me-ngenai
desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintah desa adat dan
peraturan desa adat.Artinya dalam UU Desa ini, dihormati kekhasan masing
–masing daerah dimana dalam aturan sebelumnya itu tidak diatur secara tegas
(Wikipedia, 2015).
Lebih
lanjut, dalam aturan sebelumnya kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan
desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal–usul
desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah,
pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/desa, urusan pemerintahan
lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa. Dalam UU
Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan
lokal berkala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintahan daerah provinsi,
pemerintah kota/kabupaten dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wikipedia, 2015).
Serta
Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik
Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMD itu
bisa bergerak dibidang ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan
umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Dalam
penjelasannya, disebutkan bahwa BUM Desa ini secara spesifik tidak bisa
disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi
karena tujuan dibentuknya adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi,
sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat
desa.Dengan kata lain, orientasi BUM Desa tidak hanya berorientasi pada
keuntungan keuangan. Melainkan juga mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa. Sumber pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah
desa. Pemerintah mendorong BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau akses
permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan
memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa (Wikipedia,
2015).
No comments:
Post a Comment