Analisis dari Sudut Pandang Teori Konflik

1. Kasus Timor Timur

Menurut Haryono (2013) bahwa faktor potensial yang dapat menyulut persengketaan terbuka negara yang saling berbatasan antara lain:

a.       Implikasi dari internasionalisasi konflik internal di satu negara yang dapat menyeret negara lain ikut dalam persengketaan.

b.      Pertarungan antar elit di suatu negara yang karena berbagai faktor merambat ke luar negeri.

c.       Meningkatnya persaingan antara negara-negara maju dalam membangun pengaruh di kawasan Asia Pasifik. Konfliknya bisa berwujud persengketaan antar sesama negara maju, atau salah satu negara maju dengan salah satu negara yang ada di kawasan ini.

d.      Eskalasi konflik laten atau konflik intensitas rendah (low intensity) antar negara yang berkembang melampaui ambang batas toleransi keamanan regional sehingga menyeret pihak ketiga terlibat di dalamnya. Ini biasanya, bermula dari "dispute territorial" antar negara terutama mengenai garis batas perbatasan antar negara.

Konflik antara Australia dengan Indonesia terkait masalah Timor Timur juga tidak terlepas dari hal di atas. Konflik terjadi tidak lepas dari adanya kepentingan antara dua negara dan bisa jadi ada kepentingan negara lain yang ikut serta dalam konflik.

Jika dilihat dari Teori Konflik Negosiasi maka konflik tersebut  disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

Dalam hal ini, Timor Timur pada saat menjadi bagian dari kedaulatan RI maka sudah menjadi hal wajar Indonesia berkepentingan menjaga wilayahnya terutama wilayah terluar yang berbatasan dengan negara lain. Di sisi lain Australia juga berkepentingan menjaga keamanan wilayahnya atas konflik yang terjadi di Timor Timur.

Pertikaian antar kelompok pada masa pelepasan Timor Timur sebagai daerah jajahan Portugis menyebabkan perdebatan di Australia untuk menentukan kepada kelompok mana akan berpihak. Ditengarai salah satu pihak yang bertikai pernah menempuh pendidikan di Moskow sehingga timbul kekhawatiran jika pihak yang menginginkan Timor Timur merdeka maka komunisme akan tumbuh di situ.

Konflik Indonesia – Australia diwarnai pula masalah dengan adanya kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975 yang mendapat perhatian dari pers dan masyarakat Australia.  Meskipun pada akhirnya Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun 1979.

Selanjutnya panas dinginnya hubungan Indonesia – Australia berkaitan dengan Timor Timur dipengaruhi konflik yang masih terjadi di daerah tersebut dan kepentingan Australia terhadap kawasan tersebut.

Salah satu kepentingan Australia adalah masalah Celah Timor atau Timor Gap dimana di Laut Timor ditemukan cadangan minyak/gas alam yang cukup melimpah. Untuk sampai pada proses perjanjian tahun 1999 melalui berbagai polemik secara internal. Pers dan akademisi banyak menyorot pada tidak proposionalnya pembagian dalam pemanfaatan bersama Celah Timor tersebut. Dalam hal ini dirasakan Pemerintah Indonesia banyak dirugikan karena cadangan minyak/gas alam banyak terdapat di wilayah laut Indonesia.

2. Kasus Pemicu Konflik Hubungan Indonesia–Australia

Berbagai peristiwa yang terjadi selanjutnya mewarnai panas dinginnya konflik dalam hubungan Indonesia–Australia. Kasus impor daging sapi dari Australia  dimana Indonesia akan melakukan program swasembada daging. Indonesia berencana membeli sejuta hektar berikut ternaknya untuk cadangan pasokan daging sapi dan rencana tersebut ditolak Australia. Hal ini berbeda dengan Tiongkok yang justru lebih difasilitasi (Subiyanto, 2013).

Selanjutnya, beredar isu penyembelihan sapi di Indonesia yang dianggap tidak manusiawi. Gambar penyembelihan sapi di salah satu rumah potong hewan di Indonesia beredar luas di media Australia. Polemik dan konflik terjadi, berakhir pada terus berjalannya impor daging karena adanya ancaman menghentikan sejumlah bantuan pertanian dari Australia. Australia telah bertindak untuk menghentikan pasokan sapi potong hidup untuk tiga Rumah Pemotongan Hewan Indonesia setelah sebuah dokumen mengungkapkan bukti kekejaman terhadap binatang yang dikirim ke sana untuk dipotong. Program "Four Corners" ABC -- yang akan ditayangkan pada saat itu -- mengatakan pihaknya memiliki rekaman kekejaman terhadap sapi, termasuk mencungkil mata mereka, mematahkan ekor dan memotong tenggorokan di empat rumah pemotongan hewan (RPH) di Indonesia[3].

Kasus penjatuhan hukuman pada penyelundup ganja ke Indonesia, Schapelle Leigh Corby menjadi konflik juga antara Indonesia–Australia. Diberikannya grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Corby menjadikan polemik di dalam negeri.

3. Tindakan Penyadapan Intelejen Australia terhadap Pemerintah Indonesia

Konflik yang memuncak adalah terkuaknya penyadapan Australia terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia. Penyadapan dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara Ani Yudhoyono, wakil presiden, juru bicara kepresidenan serta sejumlah menteri. Dalam dokumen yang dimuat di media Australia Guardian dan ABC, menunjukkan penyadapan tersebut dilakukan pada bulan November 2009 pada masa pemerintahan Perdana Menteri Kevin Ruud dari Partai Buruh. Dokumen tersebut merupakan bocoran dari Edward Snowden, mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat. Seperti diberitakan oleh Jawa Pos pada 19 November 2013 (dalam Republika Online, 22 November 2013), disebutkan bahwa lima negara mengendalikan dunia: Amerika Serikat, Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Semua negeri itu berasal dari satu rumpun, yaitu Inggris Raya. Mereka bekerja sama melakukan penyadapan di seluruh dunia. Mereka berbagi tugas, setelah itu mereka mendistribusikan hasil penyadapannya tersebut ke pemerintah mereka masing-masing. Tentu saja pada tahap berikutnya hasil sadapan itu dibagi ke mitra-mitra utama mereka. Tujuannya tentu untuk kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat mereka.

Beberapa langkah awal yang diambil Pemerintah Indonesia dalam menyikapi masalah tersebut adalah:

1.   Memanggil perwakilan Australia yang ada di Indonesia. Selain itu meminta Australia untuk menyampaikan official and public explanation serta komitmen untuk tidak mengulang hal tersebut.

2.   Duta Besar Indonesia untuk Australia, Najib Riphat Kesoema dipulangkan ke Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai isu penyadapan yang terjadi.

3.   Pemerintah Indonesia mengkaji ulang hubungan bilateral kedua negara. (Jawa Pos, 19 November 2013).

Pernyataan SBY melalui akun Twitternya bahwa tindakan Australia tersebut telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi tidak mendapat tanggapan positif Australia. Pemerintah Australia melalui pernyataan perdana menterinya Tony Abbot terang-terangan menolak meminta maaf kepada Indonesia terkait dengan aksi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden kepada media Australia. Dalam sidang parlemen, Tony Abott menyatakan Australia tidak bisa dituntut untuk minta maaf atas langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kepentingan negara baik sekarang maupun sebelumnya (Jawa Pos, 20 November 2013). Australia justru mengeluarkan travel advisory bagi warganya yang berlibur dan akan berlibur di Indonesia.

Reaksi selanjutnya SBY memberikan pernyataan, mengharapkan sikap resmi Australia serta menarik sejumlah kerjasama militer. Indonesia juga mencoret keikutsertaan Australia dalam Forum Budaya (World Culture Forum) di Bali (Jawa Pos, 22 November 2013).

Pernyataan SBY yang akan menyampaikan nota protes, maka Tony Abott agak melunak. Abott memberikan pernyataan menyesal atas rasa malu yang dirasakan SBY namun tetap menolak meminta maaf serta akan menanggapi surat tersebut dengan cepat, terperinci, dan penuh dengan hormat (Jawa Pos 21 November 2013).

Namun di sisi lain reaksi BUMN Rajawali Nusantara Indonesia yang menghentikan negosiasi akusisi peternakan sapi di Australia dikecam Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti karena apabila diarahkan ke Selandia Baru tidak tepat sasaran. Peternakan sapi di Selandia Baru adalah sapi perah bukan sapi potong (Merdeka.com, 18 Desember 2013).

Dilihat dari kondisi antara Indonesia dan Australia dalam beberapa bidang, selain diantaranya telah disinggung di Bab I, adalah:

1.                        Kekuatan pertahanan

No	Unsur	Perbandingan jumlah
		Indonesia	Australia
1	Jumlah penduduk	242.325.638	22.620.600
2	Personel aktif garis depan	436.410	47.135
3	Personel cadangan	400.000	29.395
4	Tank	400	59
5	Kendaraan tempur	506	1.526
6	Pesawat tempur	444	377
7	Helikopter	187	106
8	Kapal selam	0	6
9	Kendaraan amfibi	26	8

(Jawa Pos, 21 November 2013)

Kerjasama militer yang dilakukan antara lain, latihan bersama TNI – AU dengan Royal Air Force Australia di Darwin dan Kopassus di Lembang.

Kerjasama Polri dengan kepolisian Australia Federal Police (AFP) antara lain penanggulangan organize crime, trafficking person, people smuggling dan terorisme dimana seluruh bantuan Australia digunakan untuk menangani kejahatan transnasional (Jawa Pos, 20 November 2013).

Polri menerima bantuan sekitar 200 milyar rupiah dalam bentuk peralatan laboratorium forensik terbesar di Asia (Subiyanto, 2013).

2.   Dalam bidang pendidikan, pemerintah Australia merupakan pemberi beasiswa terbanyak di Indonesia. Setidaknya saat ini ada 19 ribu pelajar Indonesia di Australia (Jawa Pos, 20 November 2013).

3.   Dalam bidang ekonomi Australia juga banyak memberikan bantuan baik dana maupun pelatihan. Wisatawan Australia menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah utama tujuan wisatanya.

4.   Indonesia menerima hibah dalam bidang transportasi sekitar 245 milyar rupiah pada tahun 2009 dan 145 milyar rupiah pada tahun 2012, sementara Kementerian Pekerjaan Umum menerima bantuan sekitar 1,9 trilyun rupiah pada tahun ini (Subiyanto, 2013).

Bagi Australia penyadapan dilakukan untuk kepentingan negara, pengukuhan eksistensi, keberlangsungan superioritas dalam politik dan ekonomi. Di sisi lain sikap Indonesia juga menjaga kedaulatan sebagai negara yang merdeka dan bermartabat.

Melihat pada ketidaksetaraannya posisi Indonesia dan Australia juga menjadi salah satu sumber konflik karena sikap superior Australia akan memicu konflik. Bagi Indonesia superioritas Australia yang muncul dalam sikap tidak menghormati negara tetangganya tersebut dirasa melewati batas dan menjadikan semacam ancaman terhadap identitas kedaulatan negara.